Pemda diingatkan tidak menjadikan opini WTP target utama tata kelola keuangan

Pemda diingatkan tidak menjadikan opini WTP target utama tata kelola keuangan
Fokus tata kelola, bukan WTP

Perhatian terhadap tata kelola keuangan daerah menguat setelah dugaan suap terkait pengondisian pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada kasus Bupati Klaten memicu sorotan baru pada makna opini Wajar Tanpa Pengecualian. Seorang guru besar akuntansi manajemen menilai predikat itu tetap penting, tetapi tidak boleh menggeser fokus pemerintah daerah dari akuntabilitas, efektivitas program, dan manfaat layanan bagi masyarakat.

Sorotan

  • Pernyataan Prof. Agung Nur Probohudono menyoroti risiko goal displacement akibat orientasi berlebihan pemerintah daerah pada opini WTP pasca OTT Bupati Klaten 18 Oktober 2026.
  • Simbol keberhasilan seperti predikat WTP dinilai membentuk perilaku organisasi yang mengejar hasil formal, bukan akuntabilitas keuangan dan efektivitas layanan publik.
  • Kasus dugaan suap pengondisian pemeriksaan BPK menjadi momentum untuk memperkuat integritas, independensi, dan pengendalian mutu dalam proses audit keuangan negara.

Peringatan atas orientasi pada predikat WTP

Seperti dilaporkan Kompas.com, Guru Besar Bidang Akuntansi Manajemen Universitas Sebelas Maret, Prof. Agung Nur Probohudono, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menjadikan opini Wajar Tanpa Pengecualian, atau WTP, sebagai tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan negara. Ia menyampaikan pandangan itu saat menanggapi kasus operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo terkait dugaan suap pengondisian pemeriksaan BPK, pada Minggu, 18 Oktober 2026.

Menurut dia, opini WTP tetap penting karena menunjukkan kewajaran penyajian laporan keuangan. Namun, orientasi berlebihan pada predikat tersebut berisiko memicu goal displacement, ketika organisasi lebih fokus mengejar indikator daripada tujuan substantif yang seharusnya dicapai.

Ia menilai simbol keberhasilan yang terlalu dominan dapat membentuk perilaku lembaga untuk mengejar hasil formal, bukan memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan, efektivitas program, dan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintah daerah, menurutnya, tidak cukup berhenti pada opini atas laporan keuangan semata.

Dampak bagi kredibilitas pemeriksaan dan layanan publik

Dono menegaskan kinerja pemerintah juga perlu dinilai dari kualitas pelayanan publik dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, opini WTP seharusnya menjadi cerminan akuntabilitas pengelolaan keuangan, bukan sekadar predikat yang dikejar untuk menunjukkan keberhasilan institusi.

Ia juga menilai kasus dugaan suap pengondisian pemeriksaan BPK perlu menjadi momentum untuk memperkuat kredibilitas proses audit yang menghasilkan opini atas laporan keuangan pemerintah. Penguatan integritas pemeriksa, independensi, pengendalian mutu, dan pengawasan internal menjadi aspek penting untuk menjaga kualitas pemeriksaan keuangan negara.

Menurut dia, kepercayaan publik terhadap BPK tidak hanya ditentukan oleh opini yang dihasilkan, tetapi juga oleh integritas proses pemeriksaan di balik penerbitan opini tersebut. Penekanan ini menempatkan tata kelola dan hasil layanan publik sebagai ukuran yang lebih luas bagi kinerja pemerintah daerah di Indonesia.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan BNPB, kami membahas dorongan penyusunan peta jalan pencegahan korupsi agar pengawasan anggaran dapat dipantau dari perencanaan hingga pelaporan. Kami juga menyoroti desakan agar KPK berkoordinasi dengan BPK melakukan audit menyeluruh tata kelola keuangan BNPB, seiring penetapan dan penahanan lima tersangka dari unsur internal BNPB dan pihak swasta.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.