Mira Kyivska

Gugatan batas anggota Wantimpres soroti beban anggaran dan tata kelola

Gugatan batas anggota Wantimpres soroti beban anggaran dan tata kelola
Gugatan batas Wantimpres

Dua pekan setelah Presiden melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden, uji materi atas aturan jumlah anggota lembaga itu masuk ke Mahkamah Konstitusi. Perkara tersebut tidak menggugat pengangkatan yang sudah berlaku, tetapi menyoroti kembali batas jumlah anggota Wantimpres di tengah tekanan pasar kerja dan kesenjangan pendapatan.

Sorotan

  • Muhamad Riziq Maulana mengajukan uji materi Pasal 7 ayat (1) UU 64/2024 ke MK, meminta jumlah anggota Wantimpres dibatasi maksimal sembilan.
  • Anggaran hak keuangan Wantimpres mencapai sekitar Rp 23,87 miliar per tahun untuk 26 anggota, mendekati Rp 72 miliar hingga 2029, di luar fasilitas tambahan.
  • Pendapatan anggota Wantimpres Rp 76,5 juta per bulan sangat kontras dengan rata-rata upah buruh Rp 3,29 juta, di tengah 7,22 juta penganggur Mei 2026.

Uji materi menantang aturan jumlah anggota

Sebagaimana dilaporkan Kompas.com, Muhamad Riziq Maulana mengajukan uji materi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Dewan Pertimbangan Presiden ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon, yang menyebut dirinya pembayar pajak, meminta MK membatasi jumlah anggota Wantimpres paling banyak sembilan orang, seperti ketentuan sebelum revisi undang-undang tersebut.

Perkara bernomor 389/PUU-XXIV/2026 itu diregistrasi pada 16 Oktober 2026, tepat dua pekan setelah pelantikan 26 anggota Wantimpres di Istana Negara. Gugatan ini tidak mempersoalkan keputusan presiden atas pengangkatan ke-26 anggota tersebut, sehingga posisi mereka tetap tidak langsung terdampak apa pun putusan MK nantinya.

Di luar dampak hukumnya yang terbatas terhadap susunan saat ini, permohonan itu menambah sorotan pada ruang diskresi presiden dalam menentukan jumlah penasihat. Gugatan dari warga perorangan itu juga muncul ketika parlemen dinilai hampir tanpa oposisi, sehingga jalur pengujian di MK menjadi salah satu saluran koreksi kebijakan.

Perbandingan biaya dan tekanan pasar kerja

Setiap anggota Wantimpres menerima hak keuangan Rp 76,5 juta per bulan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2026, di luar fasilitas setingkat menteri. Dengan 26 anggota, total hak keuangan mencapai sekitar Rp 23,87 miliar per tahun dan mendekati Rp 72 miliar hingga akhir masa jabatan pada 2029, belum termasuk sekretaris pribadi, kendaraan, dan biaya kelembagaan.

Nilai tersebut relatif kecil dibandingkan APBN, tetapi sorotannya menguat ketika dibandingkan dengan kondisi pendapatan pekerja. Rata-rata upah buruh nasional tercatat Rp 3,29 juta per bulan berdasarkan data BPS pada Februari 2026, sehingga penghasilan bulanan seorang anggota Wantimpres setara dengan upah hampir dua tahun seorang buruh.

Tekanan itu terasa lebih tajam di tengah pelemahan pasar tenaga kerja. Badan Pusat Statistik mencatat 7,22 juta penganggur dan 10,79 juta setengah penganggur per Mei 2026, sementara Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 43.805 pekerja terkena PHK sepanjang Januari hingga Juli 2026, dengan jumlah terbanyak di Jawa Barat.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang pematangan tata kerja Wantimpres, kami menyoroti langkah lembaga ini menyusun aturan internal agar pelaksanaan mandat pemberian nasihat kepada Presiden Prabowo Subianto lebih terarah. Wantimpres juga membagi tugas ke enam bidang kerja dan menjadwalkan pembahasan lanjutan melalui sidang pleno untuk menyiapkan infrastruktur pendukung dan agenda internal.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.