Serikat buruh desak kejelasan salinan UU perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia

Traders Union
Semua berita
Regulator
Serikat buruh desak salinan UU

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Andreas Kristo

21.10.2026

Serikat buruh desak kejelasan salinan UU perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia — Desakan salinan UU buruh

Sejumlah serikat pekerja dan serikat buruh di Jakarta menyatakan belum menerima salinan resmi Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang telah disahkan DPR RI beberapa waktu lalu. Kondisi ini dinilai menghambat penelaahan isi aturan baru tersebut dan memicu kekhawatiran atas kemungkinan perubahan pasal sebelum undang-undang ditandatangani Presiden Prabowo.

Sorotan

Serikat buruh Indonesia mendesak pemerintah segera menyerahkan salinan resmi Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang telah disahkan DPR RI pada 2026.
KSPSI AGN meminta Presiden Prabowo segera menandatangani undang-undang tersebut agar buruh dapat menelaah potensi pasal baru atau manipulasi sebelum pengesahan akhir.
Buruknya kejelasan regulasi dan keterlibatan buruh dalam penyusunan aturan turunan diperkirakan berdampak signifikan pada kepastian hukum dan stabilitas hubungan industrial di Indonesia.

Permintaan salinan dan kepastian isi aturan

Seperti diberitakan Kompas.com, keberatan itu disampaikan dalam audiensi di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah RI, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Presiden Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia Daeng Wahidin mengatakan kelompok buruh secara resmi belum menerima salinan undang-undang yang sudah disahkan DPR RI, sehingga mereka belum bisa mendalami substansi aturan tersebut secara menyeluruh.

Daeng tetap mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang memperbaiki rezim Omnibus Law Cipta Kerja melalui undang-undang baru terkait perlindungan tenaga kerja. Menurut dia, perubahan itu menjadi bagian penting bagi buruh setelah muncul keberatan terhadap pengaturan sebelumnya.

Koordinator Tim Kajian KBPBI sekaligus Wakil Presiden KSPSI AGN, R. Abdullah, juga meminta Presiden Prabowo segera menandatangani Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang telah disahkan DPR. Ia mengatakan kalangan buruh ingin segera memeriksa naskah resmi agar tidak muncul pasal yang dinilai disisipkan atau dimanipulasi sebelum pengesahan akhir oleh presiden.

Dampak bagi aturan turunan dan hubungan industrial

Abdullah menilai pengesahan undang-undang itu tidak terlepas dari perjuangan buruh dalam mengawal putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada 31 Oktober 2024. Karena itu, serikat buruh berharap koalisi besar buruh dilibatkan dalam penyusunan peraturan turunan sebagai pengganti sejumlah PP era Omnibus Law, termasuk PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang tenaga kerja asing, PP 35 Tahun 2021 tentang PKWT, PP 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, dan PP 37 Tahun 2021 tentang program jaminan kehilangan pekerjaan.

Keterlibatan buruh dalam penyusunan aturan pelaksana dipandang penting untuk mengurangi potensi sengketa pada tahap implementasi. Bagi sektor ketenagakerjaan Indonesia, kejelasan naskah undang-undang dan partisipasi pemangku kepentingan dalam aturan turunan akan mempengaruhi kepastian regulasi bagi pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan mengatakan akan menanyakan langsung masukan buruh itu kepada kementerian dan lembaga terkait. Ia menyebut terdapat rumor di lingkungan buruh mengenai kemungkinan penundaan pemberlakuan hingga tahun depan serta peluang perubahan satu atau dua pasal, sehingga pemerintah perlu memberi kejelasan lebih lanjut.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang penyederhanaan regulasi, kami mengulas dorongan pemerintah untuk memangkas aturan yang dinilai menumpuk dan memperlambat eksekusi kebijakan di berbagai sektor. Kami juga menyoroti arahan Presiden Prabowo kepada Kementerian Hukum untuk merapikan prosedur agar pembangunan dan layanan publik lebih cepat serta memberi kepastian hukum yang lebih baik.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?