Pengadilan Tipikor Jakarta gelar sidang dakwaan Silmy Karim dalam perkara pemerasan imigrasi

Traders Union
Semua berita
Regulator
Sidang dakwaan Silmy Karim

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Dmytro Kharkov

29.10.2026

Pengadilan Tipikor Jakarta gelar sidang dakwaan Silmy Karim dalam perkara pemerasan imigrasi — Sidang Silmy Karim dimulai

Perkara dugaan pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian memasuki tahap persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis, 29 Oktober 2026. Sidang perdana ini menandai perkembangan terbaru kasus yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim bersama tujuh pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya.

Sorotan

Sidang dakwaan atas Silmy Karim, mantan Dirjen Imigrasi 2023-2024, terkait dugaan pemerasan izin tinggal asing digelar 20 Oktober 2026 di Pengadilan Tipikor Jakarta.
KPK menahan Silmy Karim dan tujuh pejabat Ditjen Imigrasi sejak 4 Juni 2026, terkait pengumpulan dana minimal Rp145,5 miliar melalui skema pungutan tambahan 2022-2026.
Silmy Karim diduga menerima Rp100 juta per minggu dalam aliran dana ilegal, dengan distribusi uang ke pejabat Ditjen Imigrasi dan Kemenkumham menggunakan rekening nominee dan kode sandi.

Jadwal sidang dan pokok perkara

Menurut Kompas.com, mengutip Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkara Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB di Ruang Siang Kusuma Atmadja. Berdasarkan penelusuran SIPP, perkara tersebut didaftarkan pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Sidang ini mengagendakan pembacaan dakwaan terhadap Silmy Karim, mantan Dirjen Imigrasi 2023-2024, dalam kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing di lingkungan Ditjen Imigrasi. KPK sebelumnya menahan Silmy Karim dan tujuh pejabat Ditjen Imigrasi pada 4 Juni 2026 setelah menetapkan mereka sebagai tersangka.

Tujuh tersangka lain yang ikut diproses adalah Saffar Muhammad Godam, Jaya Saputra, Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, Ronald Arman Abdullah, Juniadi Sri Priambudi, dan Gusti Bernardiansyah. Mereka diduga terlibat dalam skema yang sengaja mempersulit permohonan yang masuk untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui pungutan tambahan.

Dugaan aliran dana dan implikasi perkara

Dalam uraian kasus, praktik itu disebut berjalan dengan pola "setiap klik ada harganya", dengan pengumpulan dana ilegal melalui berbagai rekening nominee dari biro jasa maupun warga negara asing terkait. Gusti Bernardiansyah diduga menampung aliran dana tersebut, sementara pembagian uang disebut dilakukan rutin setiap hari Jumat.

Selama periode 2022 hingga 2026, total aliran dana gelap yang diduga dikumpulkan oknum di Ditjen Imigrasi dan Kementerian Imipas ditaksir sedikitnya mencapai Rp145,5 miliar. Khusus untuk Silmy Karim, ia disebut menerima bagian tetap sebesar Rp100 juta per minggu.

Penyidik juga menduga para tersangka menggunakan istilah sandi, termasuk kata "malaikat", untuk mendistribusikan dana kepada pejabat tinggi di lingkungan Ditjen Imigrasi dan Kementerian Imipas. Dana hasil dugaan rasuah itu disebut digunakan untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, hingga modal usaha, termasuk pendirian perusahaan towing untuk menyamarkan asal-usul uang.

Atas perbuatan tersebut, Silmy Karim dan tujuh tersangka lainnya dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 20 huruf c KUHP. Perkembangan sidang ini menjadi perhatian bagi tata kelola layanan keimigrasian karena perkara tersebut menyangkut dugaan penyalahgunaan proses perizinan yang berdampak pada integritas pelayanan publik.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang pembahasan RUU Perampasan Aset, kami mengulas percepatan proses legislasi di DPR dengan target pengesahan paling lambat 15 Desember 2026 setelah disepakati sebagai usul inisiatif. Kami juga menyoroti mengapa aturan ini dipandang krusial untuk memperkuat pemberantasan korupsi, termasuk memutus rantai ekonomi kejahatan dan memudahkan penelusuran aliran dana hasil tindak pidana. Konteks tersebut relevan saat berbagai perkara korupsi kembali menyorot kebutuhan penguatan instrumen hukum untuk mengejar aset dan aliran dana yang diduga disamarkan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?