OJK cabut izin usaha Koperasi LKM Agribisnis Gapoktan Suka Tani di Pekalongan
Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Suka Tani Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo di Kabupaten Pekalongan. Keputusan ini berlaku sejak 30 Oktober 2026 dan menutup akses operasional lembaga tersebut sebagai LKM, sekaligus memulai proses pembubaran badan hukum dan likuidasi.
Sorotan
- OJK mencabut izin usaha Koperasi LKM Agribisnis Gapoktan Suka Tani di Pekalongan efektif 30 Oktober 2026, sesuai surat KEP-85/KO.13/2026.
- OJK memerintahkan pembubaran badan hukum dan pembentukan tim likuidasi untuk menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban koperasi tersebut.
- Pengurus koperasi dilarang menggunakan frasa Lembaga Keuangan Mikro setelah pencabutan izin, menandai penghentian status kelembagaan di bawah pengawasan OJK.
Rincian pencabutan izin dan tahapan likuidasi
Kontan melaporkan, OJK mengumumkan pencabutan izin usaha itu di situs resminya pada 3 November 2026 berdasarkan surat KEP-85/KO.13/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.Dalam pengumuman tersebut, Kepala OJK Tegal Kurnia Tri Puspita menyatakan izin usaha Koperasi LKM Agribisnis Gapoktan Suka Tani Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo dicabut efektif sejak 30 Oktober 2026. Koperasi yang beralamat di Desa Sastrodirjan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan itu juga ditutup untuk umum dan dilarang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro.
OJK meminta pengurus koperasi segera menggelar rapat anggota untuk membubarkan badan hukum dan membentuk tim likuidasi. Penyelesaian seluruh hak dan kewajiban koperasi akan dilakukan oleh tim tersebut sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dampak bagi operasional koperasi mikro
Selain menghentikan kegiatan usaha, OJK juga melarang pengurus koperasi menggunakan frasa Lembaga Keuangan Mikro setelah pencabutan izin berlaku. Langkah ini menandai penghentian status kelembagaan koperasi sebagai pelaku jasa keuangan mikro yang berada dalam pengawasan regulator.Bagi sektor keuangan mikro di daerah, proses likuidasi menjadi tahap penting untuk memastikan penanganan kewajiban dan hak para pihak dilakukan secara tertib. Kejelasan tindak lanjut ini juga menjadi bagian dari pengawasan OJK terhadap kepatuhan kelembagaan dan perlindungan dalam aktivitas layanan keuangan mikro.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang aturan baru rencana bisnis bank oleh OJK, kami membahas penerbitan POJK Nomor 17 Tahun 2026 yang memperketat penyusunan rencana bisnis bank agar lebih realistis dan berbasis risiko. Ketentuan ini juga memperkuat pengawasan OJK melalui pelaporan yang lebih rinci dan evaluasi yang lebih komprehensif, sejalan dengan kebutuhan adaptasi industri dan transformasi digital.
Berita OJK Terbaru
- Forex
- Crypto