Satgas PKH putuskan ambil alih kawasan hutan terkait AK di Indonesia

Traders Union
Semua berita
Regulator
Satgas PKH ambil alih kawasan hutan

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Igor Krasulya

04.11.2026

Satgas PKH putuskan ambil alih kawasan hutan terkait AK di Indonesia — Satgas PKH ambil alih hutan

Pemerintah memperluas penertiban kawasan hutan melalui langkah terhadap perusahaan-perusahaan yang disebut terafiliasi dengan sosok berinisial AK. Keputusan itu membuka ruang pengambilalihan lahan, penagihan denda administratif, dan kemungkinan proses pidana jika ditemukan unsur pelanggaran hukum.

Sorotan

Satgas PKH, dipimpin Menteri Pertahanan, memutuskan mengambil alih dan menertibkan seluruh kawasan hutan yang dikuasai ilegal oleh perusahaan afiliasi AK di Indonesia.
Penertiban berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 mencakup verifikasi, pengambilalihan lahan, penagihan denda administratif, dan pemulihan aset pada jaringan perusahaan terkait.
Langkah tegas ini meningkatkan risiko hukum dan administratif bagi pelaku usaha kehutanan dan pertambangan atas kepemilikan lahan tidak sah, serta dapat memicu proses pidana.

Keputusan penertiban dan dasar hukumnya

Seperti dilaporkan Kompas.com, rapat yang dipimpin Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Pengarah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, Sjafrie Sjamsoeddin, di Kejaksaan Agung berujung pada keputusan untuk mengambil alih kawasan hutan yang dikuasai atau dimanfaatkan secara ilegal oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan AK.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengatakan langkah itu mencakup penertiban yang tegas, menyeluruh, dan terkoordinasi terhadap penguasaan serta pemanfaatan kawasan hutan oleh perusahaan-perusahaan yang disebut berada dalam afiliasi dan/atau pengendalian AK. Ia menambahkan, tindakan tersebut juga mencakup seluruh jaringan perusahaan terkait di berbagai wilayah Indonesia.

Menurut Barita, keputusan itu diambil setelah Satgas PKH melakukan penelaahan dan verifikasi awal yang mengidentifikasi indikasi penyimpangan dalam tata kelola kegiatan pertambangan, pengurusan perizinan, serta penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal. Satgas juga telah menginventarisasi dan memverifikasi perusahaan-perusahaan yang diduga masuk dalam jaringan tersebut.

Penertiban dijalankan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, yang memberi kewenangan kepada Satgas PKH untuk mengambil kembali kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal oleh individu maupun korporasi. Selain pengambilalihan kawasan, satgas juga dapat menagih denda administratif dan melakukan pemulihan aset sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan perundang-undangan.

Dampak hukum dan implikasi bagi sektor sumber daya

Barita menegaskan langkah administratif itu tidak menghapus kemungkinan proses pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat. Jika selama penertiban ditemukan dugaan tindak pidana, Satgas PKH menyatakan penanganannya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum yang tergabung di dalam satgas untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Langkah ini menunjukkan pendekatan yang lebih luas dalam pengawasan tata kelola kawasan hutan dan kegiatan usaha berbasis sumber daya alam, khususnya yang terkait pertambangan dan perizinan lahan. Bagi pelaku usaha, penegakan tersebut menandakan peningkatan risiko hukum, administratif, dan aset atas penguasaan kawasan hutan yang tidak sesuai aturan.

Satgas PKH juga menyatakan akan menyampaikan perkembangan penertiban kepada masyarakat melalui media. Dengan cakupan yang disebut meliputi jaringan perusahaan di seluruh wilayah Republik Indonesia, proses ini berpotensi berdampak pada kepastian operasional, kepatuhan perizinan, dan tata kelola sektor kehutanan serta pertambangan secara nasional.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang penegakan hukum karhutla yang mengerucut ke korporasi, kami membahas bagaimana Polri memfokuskan penyidikan pada perusahaan setelah puluhan laporan polisi—dengan mayoritas perkara naik ke tahap penyidikan. Kami juga mengulas penguatan operasi pemadaman di lapangan serta sinyal bahwa pertanggungjawaban tidak hanya menyasar individu, tetapi juga korporasi yang diduga terlibat.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?