UU HPP digugat di MK untuk hapus PPN pembalut

Traders Union
Semua berita
Regulator
UU HPP digugat terkait PPN pembalut

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Ashutosh Sureka

06.11.2026

UU HPP digugat di MK untuk hapus PPN pembalut — PPN pembalut digugat MK

Ketentuan pajak dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan kini menghadapi uji materi di Mahkamah Konstitusi terkait perlakuan PPN atas produk sanitasi menstruasi. Permohonan itu menuntut agar pembalut dimasukkan ke barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari pajak, dengan alasan kebutuhan tersebut muncul dari proses biologis yang tidak dapat dihindari.

Sorotan

Perkara Nomor 406/PUU-XXIV/2026 diajukan Bernita Matondang ke Mahkamah Konstitusi untuk menghapus PPN 11 persen atas pembalut dengan alasan kebutuhan biologis.
Permohonan mendalilkan PPN atas pembalut menimbulkan beban ekonomi rutin dan kerugian konstitusional terkait kesetaraan substantif serta perlindungan dari diskriminasi.
Jika gugatan dikabulkan, fasilitas PPN pembebasan berpotensi diperluas ke barang kebutuhan pokok nonpangan, memicu evaluasi kebijakan pajak produk sanitasi di Indonesia.

Pokok gugatan dan dasar permohonan

Seperti dilaporkan Kompas.com, perkara ini telah teregistrasi di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 406/PUU-XXIV/2026 dan diajukan oleh seorang WNI bernama Bernita Matondang. Pemohon meminta Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 beserta penjelasannya dimaknai agar penentuan barang kebutuhan pokok penerima fasilitas PPN juga mempertimbangkan kebutuhan esensial yang berkaitan dengan proses biologis manusia, termasuk produk sanitasi menstruasi atau pembalut.

Dalam permohonannya, pemohon menyatakan kebutuhan pembalut bukan pilihan konsumsi yang bisa ditiadakan karena timbul dari proses biologis perempuan. Karena itu, pengenaan PPN efektif 11 persen atas pembalut dinilai menciptakan beban ekonomi tambahan yang harus ditanggung perempuan secara rutin setiap bulan.

Pemohon juga mendalilkan adanya kerugian konstitusional terkait hak atas kepastian hukum yang adil, perlindungan dari perlakuan diskriminatif, serta kesetaraan substantif. Dasar pengujian itu merujuk pada Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945.

Dampak bagi kebijakan pajak kebutuhan dasar

Pemohon menilai aturan perpajakan yang berlaku saat ini belum menggunakan kriteria yang objektif, rasional, dan proporsional dalam menentukan fasilitas PPN untuk kebutuhan dasar nonpangan. Dalam argumentasinya, persamaan dan keadilan tidak cukup dimaknai sebagai perlakuan yang seragam apabila terdapat perbedaan kebutuhan yang relevan secara biologis dan sosial.

Jika permohonan ini dikabulkan, ruang lingkup barang kebutuhan pokok yang memperoleh pembebasan PPN berpotensi meluas di luar bahan pangan. Perkara ini juga menambah tekanan terhadap evaluasi kebijakan pajak konsumsi atas produk kesehatan dan sanitasi perempuan di Indonesia.

Dalam liputan kami sebelumnya tentang kenaikan Transfer ke Daerah (TKD) 2027, kami menyoroti bahwa tambahan anggaran yang hanya 5,5% dinilai belum cukup meredakan tekanan fiskal pemerintah daerah yang masih bergantung pada dana pusat. Kami juga membahas risiko tertahannya layanan publik dan pembangunan infrastruktur, serta dorongan agar daerah mencari sumber pendapatan alternatif ketika ruang fiskal semakin sempit.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?