Kemenkeu targetkan Perpres pengalihan Pengadilan Pajak ke MA rampung akhir November 2026
Pemerintah sedang memfinalkan landasan hukum untuk menyatukan pembinaan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung sebagai bagian dari penataan kelembagaan peradilan pajak nasional. Target penyelesaian administrasi Peraturan Presiden itu ditetapkan pada akhir November 2026 agar implementasi penuh dapat dimulai pada Januari 2027.
Sorotan
- Kementerian Keuangan menargetkan penyusunan Peraturan Presiden untuk penyatuan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung rampung akhir November 2026.
- Eksekusi pengalihan pembinaan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung direncanakan berjalan lancar mulai Januari 2027, usai selesai Perpres.
- Penyatuan kelembagaan ini bertujuan menyesuaikan fungsi Pengadilan Pajak dengan fungsi yudikatif dan peta jalan pemerintah.
Target penyelesaian aturan dan jadwal implementasi
Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Kementerian Keuangan menyatakan penyusunan Peraturan Presiden untuk penyatuan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung kini memasuki tahap akhir administrasi. Sekretaris Jenderal Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan pemerintah berharap proses tersebut selesai pada akhir November 2026 sehingga pelaksanaannya berjalan lancar pada Januari 2027.Astera menyampaikan perkembangan itu dalam konferensi pers APBN KiTa pada Jumat, 13 November 2026. Menurut dia, penyelesaian Perpres menjadi dasar hukum penting agar pengalihan pembinaan Pengadilan Pajak dapat berjalan sesuai jadwal yang telah disiapkan pemerintah.
Dampak kelembagaan bagi peradilan pajak
Langkah ini menjadi bagian dari agenda penataan kelembagaan peradilan pajak agar selaras dengan peta jalan pemerintah. Penyatuan pembinaan ke MA diarahkan untuk menyesuaikan posisi Pengadilan Pajak dengan fungsi yudikatif yang dijalankannya.Mengacu pada informasi di laman resmi Mahkamah Agung, Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak maupun penanggung pajak yang mencari keadilan atas sengketa perpajakan. Selama ini, meskipun menjalankan fungsi peradilan, pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan lembaga tersebut masih berada di bawah Kementerian Keuangan.
Sebelumnya, kami menyoroti percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset yang ditargetkan rampung pada November 2026 di tengah isu pengawasan.
Berita Legislation Terbaru
- Forex
- Crypto