Pengadilan Tipikor Jakarta jatuhkan vonis korupsi 6 tahun untuk eks pejabat Bea Cukai
Putusan pengadilan di Jakarta menambah perkembangan terbaru dalam penanganan perkara suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selain hukuman penjara, mantan Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai Orlando Hamonangan juga diwajibkan membayar denda dan uang pengganti miliaran rupiah.
Sorotan
- Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar kepada Orlando Hamonangan atas kasus suap di lingkungan DJBC.
- Orlando wajib membayar uang pengganti Rp 5,56 miliar dalam satu bulan atau aset disita dan dilelang, serta risiko tambahan penjara 1 tahun jika aset tak mencukupi.
- Vonis 6 tahun dan denda lebih ringan dari tuntutan jaksa, terkait penerimaan suap total Rp 63.589.818.515 bersama dua eks pejabat Bea Cukai lain.
Rincian putusan dan sanksi finansial
Seperti dilaporkan Kompas.com, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menjatuhkan pidana penjara 6 tahun kepada Orlando Hamonangan, disertai denda Rp 1 miliar dalam perkara korupsi suap dan gratifikasi di lingkungan DJBC. Ketua Majelis Hakim Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori menyatakan denda itu diganti dengan pidana kurungan 190 hari apabila tidak dibayar.Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 5,56 miliar. Jika kewajiban tersebut tidak dibayar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutup nilai tersebut; bila asetnya tidak mencukupi, Orlando harus menjalani tambahan pidana penjara selama satu tahun.
Vonis itu lebih ringan dibanding tuntutan jaksa, yang sebelumnya meminta hukuman 7,5 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, dan uang pengganti Rp 5,56 miliar. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Orlando terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama dan kedua, sementara masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Dampak perkara bagi institusi dan pertimbangan hakim
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai perbuatan Orlando bertentangan dengan upaya pemerintah memberantas kejahatan di dalam negeri. Tindakannya juga dinilai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara khusus serta Kementerian Keuangan secara umum.Di sisi lain, majelis mempertimbangkan sejumlah faktor yang meringankan, yakni terdakwa belum pernah dihukum, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta telah mengabdi sebagai pegawai negeri sipil selama puluhan tahun dan memiliki prestasi. Hakim juga mempertimbangkan bahwa Orlando masih memiliki istri, anak, dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.
Dalam perkara ini, Orlando bersama mantan Kasubdit Intelijen Bea Cukai dan mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan didakwa menerima suap dengan total Rp 63.589.818.515. Nilai itu terdiri dari uang Rp 61.743.597.000 serta fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp 1.846.221.515.
Kami juga telah melihat perkembangan RUU Perampasan Aset di DPR yang ditargetkan rampung paling lambat 15 Desember 2026.
Berita Legislation Terbaru
- Forex
- Crypto