Praperadilan tersangka korupsi jalan Sumut ditunda hingga 20 November

Traders Union
Semua berita
Regulator
Praperadilan korupsi jalan Sumut ditunda

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Dmytro Kharkov

06.11.2026

Praperadilan tersangka korupsi jalan Sumut ditunda hingga 20 November — Sidang korupsi ditunda

Proses praperadilan atas penetapan tersangka korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara yang menjerat Dicky Erlangga kini bergeser ke paruh kedua November. Penundaan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terjadi saat perkara itu berjalan di tengah pengembangan penyidikan KPK terhadap delapan tersangka baru dalam kasus yang sama.

Sorotan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang praperadilan tersangka korupsi jalan Sumut nomor 195/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL ke 20 November 2026 pukul 09.00 WIB.
Penundaan sidang menyebabkan uji sah penetapan tersangka Dicky Erlangga berlangsung bersamaan dengan tahap lanjutan penyidikan KPK proyek jalan Sumatera Utara.
KPK pada 30 September 2026 menetapkan delapan tersangka baru, tujuh di antaranya ditahan di Rutan KPK terkait kasus korupsi jalan Sumut.

Jadwal sidang dan alasan penundaan

Seperti dilaporkan Kompas.com, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Eko Supriyanto menunda sidang praperadilan perkara nomor 195/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL hingga Jumat, 20 November 2026. Sidang terkait permohonan yang diajukan Dicky Erlangga itu semula dibuka lebih dulu, lalu hakim memeriksa berkas dari tim kuasa hukum pemohon di ruang sidang.

Setelah pemeriksaan berkas, hakim menyatakan menerima surat permohonan penundaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, selaku termohon. Namun, Eko menjelaskan penundaan bukan didasarkan pada permintaan KPK, melainkan karena ia juga menangani perkara praperadilan lain yang berpotensi berbenturan pada tahap pembuktian jika dijadwalkan pada hari yang sama.

Eko juga menerangkan sidang lanjutan pada 20 November 2026 akan dimulai pukul 09.00 WIB.

Dampak pada penanganan kasus korupsi jalan Sumut

Penundaan ini membuat agenda uji sah atau tidaknya proses penetapan tersangka terhadap Dicky berjalan bersamaan dengan tahap lanjutan penyidikan KPK dalam perkara korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Dicky merupakan aparatur sipil negara sekaligus Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah I Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara.

Sebelumnya, KPK menetapkan delapan tersangka baru dari pengembangan penyidikan kasus tersebut setelah operasi tangkap tangan yang menjerat Kepala PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan pada 30 September 2026 lembaga itu kembali menetapkan delapan orang sebagai tersangka setelah menemukan kecukupan alat bukti baru.

Kedelapan tersangka baru itu berasal dari jajaran Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara dan satuan kerja terkait, termasuk Dicky Erlangga. Dari delapan tersangka tersebut, KPK menahan tujuh orang di Rutan KPK.

Perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR kembali bergerak setelah lama tertunda, dengan target pengesahan paling lambat 15 Desember 2026. Dalam artikel tersebut, kami mengulas tahapan pembahasan di Komisi III serta arti penting regulasi ini untuk memperkuat pemberantasan korupsi, khususnya melalui pemutusan rantai ekonomi kejahatan lewat perampasan aset.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?