DPR dorong penguatan keamanan siber setelah 1,6 juta ancaman terdeteksi di Indonesia

Traders Union
Semua berita
Regulator
DPR dorong penguatan keamanan siber

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Elena Nikulina

10.11.2026

DPR dorong penguatan keamanan siber setelah 1,6 juta ancaman terdeteksi di Indonesia — Ancaman siber melonjak tajam

Lonjakan aktivitas ancaman siber yang terdeteksi dalam sehari mendorong seruan baru agar pengamanan sistem digital nasional diperkuat, terutama di sektor perbankan dan keuangan. Angka 1,6 juta itu disebut sebagai ancaman yang terdeteksi dan diblokir, bukan seluruhnya serangan yang berhasil menembus sistem.

Sorotan

Sebanyak 1,6 juta aktivitas ancaman siber terdeteksi dan diblokir dalam sehari di Indonesia, dengan sektor perbankan dan keuangan sebagai target utama.
Amelia Anggraini meminta peningkatan pemantauan ancaman secara real-time, audit berkala, serta respons insiden dan pemulihan cepat guna melindungi sistem nasional.
Pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber dianggap momentum penting untuk memperkuat kerangka hukum menghadapi ancaman digital yang makin meningkat.

Seruan penguatan pengawasan dan respons insiden

Seperti dilaporkan Kompas.com, anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meminta pemerintah memperkuat keamanan dan ketahanan siber nasional setelah 1,6 juta aktivitas ancaman siber terdeteksi dalam sehari di Indonesia. Ia menekankan angka tersebut merupakan aktivitas ancaman yang terdeteksi dan diblokir, sehingga tidak dapat dibaca sebagai jumlah pembobolan yang berhasil terjadi.

Amelia menyatakan tingginya aktivitas itu tetap menjadi peringatan serius karena menunjukkan ancaman siber makin masif, dengan sektor perbankan dan keuangan menjadi sasaran utama. Menurutnya, pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara, bersama Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan seluruh penyelenggara sistem elektronik, perlu memperkuat pemantauan dan keamanan sistem.

Ia menilai langkah awal yang dibutuhkan adalah peningkatan pemantauan ancaman secara real-time, audit keamanan berkala, serta penutupan celah kerentanan sistem. Amelia juga mengingatkan agar penanganan tidak menunggu sampai terjadi kebocoran data atau gangguan layanan publik.

Dampak bagi sektor keuangan dan kerangka hukum

Selain penguatan teknologi, Amelia meminta pemerintah memastikan adanya mekanisme respons cepat dan pemulihan layanan jika insiden siber terjadi. Ia juga menilai koordinasi dan pertukaran informasi ancaman antarlembaga perlu ditingkatkan agar kesiapsiagaan nasional lebih solid.

Menurut Amelia, perlindungan siber tidak hanya menyangkut teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dan tata kelola. Dalam konteks itu, ia memandang pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber menjadi momentum untuk memperkuat kerangka hukum nasional dalam menghadapi risiko digital yang terus meningkat.

Sebelumnya, kami melaporkan OJK menerbitkan POJK Nomor 17 Tahun 2026 pada 30 September 2026 untuk memperbarui rencana bisnis bank berbasis risiko.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?