Gugatan PPN pembalut di MK soroti beban rumah tangga dan kepastian kebijakan pajak

Traders Union
Semua berita
Regulator
PPN pembalut digugat di MK

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Ciaran Ryan

11.11.2026

Gugatan PPN pembalut di MK soroti beban rumah tangga dan kepastian kebijakan pajak — PPN pembalut digugat MK

Perkara uji materi di Mahkamah Konstitusi membuka kembali perdebatan soal perlakuan pajak atas produk sanitasi menstruasi yang digunakan rutin oleh perempuan. Pemohon menilai pengenaan PPN pada pembalut tidak hanya menambah beban ekonomi, tetapi juga menimbulkan persoalan kepastian hukum dan kesetaraan dalam kebijakan kebutuhan pokok.

Sorotan

Bernita Matondang menggugat ketentuan PPN pembalut di Mahkamah Konstitusi pada 10 November 2026 dengan alasan pelanggaran hak atas kebutuhan esensial perempuan.
Pemohon menilai ketidakjelasan kriteria barang kebutuhan pokok penerima fasilitas PPN berpotensi memicu diskriminasi pajak terhadap kebutuhan biologis seperti pembalut.
Jika dikabulkan, gugatan berpotensi menjadi landasan evaluasi fasilitas PPN atas barang kebutuhan dasar dan memperluas perdebatan aksesibilitas produk kesehatan perempuan di Indonesia.

Dasar gugatan dan pasal yang diuji

Seperti diberitakan Kompas.com, Bernita Matondang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap pengaturan Pajak Pertambahan Nilai atas pembalut dalam sidang permohonan Nomor 406/PUU-XXIV/2026 yang digelar pada Selasa, 10 November 2026. Dalam persidangan yang dikutip dari siaran YouTube MK, ia menyatakan pembalut merupakan kebutuhan penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan yang dibeli secara rutin dengan penghasilan atau sumber daya ekonomi yang tersedia.

Menurut pemohon, kebutuhan tersebut lahir dari proses biologis yang tidak dapat dihindari sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai pilihan konsumsi yang bisa ditiadakan. Ia kemudian menguji Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 serta Penjelasan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Pemohon menyoroti bahwa ketentuan itu mengatur fasilitas PPN bagi barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat, sementara rincian dalam penjelasannya mencakup beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Namun, produk sanitasi menstruasi termasuk pembalut tidak disebut secara eksplisit dalam daftar tersebut.

Dampak ekonomi dan implikasi kebijakan

Bernita mendalilkan tidak dicantumkannya produk sanitasi menstruasi menimbulkan pertanyaan mengenai kriteria dan dasar objektif penentuan barang yang memperoleh fasilitas PPN. Menurutnya, ketiadaan jaminan normatif itu berpotensi membuat kebutuhan esensial yang berkaitan dengan fungsi biologis manusia tidak memperoleh pertimbangan yang setara dalam kebijakan perpajakan.

Ia juga menyatakan pengenaan pajak pada pembalut berpotensi menimbulkan dampak yang tidak setara terhadap perempuan, karena perempuan memiliki kondisi biologis yang membuat produk tersebut menjadi kebutuhan rutin. Dalam petitumnya, pemohon meminta MK menyatakan pasal dan penjelasan pasal itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa penentuan barang kebutuhan pokok wajib mempertimbangkan secara objektif, rasional, dan proporsional kebutuhan esensial yang berkaitan dengan proses biologis manusia, termasuk produk sanitasi menstruasi.

Permintaan lain dalam gugatan itu adalah agar rincian barang kebutuhan pokok dalam penjelasan pasal tidak dipahami sebagai daftar yang bersifat limitatif. Jika permohonan ini bergulir lebih jauh, perkara tersebut dapat menjadi acuan bagi evaluasi kebijakan fasilitas PPN atas barang kebutuhan dasar dan mempengaruhi perdebatan lebih luas mengenai aksesibilitas produk kesehatan perempuan di Indonesia.

Kami sebelumnya telah merinci lonjakan subsidi energi ketika ICP menyentuh USD100 per barel, yang turut menekan ruang fiskal pemerintah.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?