KPK dalami kasus impor barang dengan memeriksa mantan pejabat Bea Cukai

Traders Union
Semua berita
Regulator
KPK dalami kasus Bea Cukai

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Andreas Kristo

11.11.2026

KPK dalami kasus impor barang dengan memeriksa mantan pejabat Bea Cukai — KPK dalami korupsi impor

Pengembangan perkara dugaan korupsi impor barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berlanjut dengan pemeriksaan seorang mantan pejabat intelijen pada Rabu, 11 November 2026. Langkah ini menambah tekanan hukum pada perkara yang juga menjerat Orlando Hamonangan sebagai terdakwa dalam kasus suap dan gratifikasi terkait layanan kepabeanan.

Sorotan

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa eks Kepala Seksi Intelijen Ditjen Bea dan Cukai Orlando Hamonangan sebagai saksi terkait dugaan korupsi impor barang.
Jaksa menuntut Orlando dengan hukuman penjara 7 tahun 6 bulan, denda Rp1 miliar, dan pembayaran uang pengganti Rp5,56 miliar pada 16 Oktober 2026.
Orlando dan dua pejabat lain didakwa menerima gratifikasi total Rp78,8 miliar dari importir, pengusaha rokok, dan pihak lain terkait percepatan proses impor.

Pemeriksaan saksi dalam pengembangan perkara

Seperti diberitakan Kompas.com, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa eks Kepala Seksi Intelijen Ditjen Bea dan Cukai Orlando Hamonangan sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan korupsi importasi barang. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, namun belum merinci materi yang didalami penyidik.

Pemeriksaan itu berlangsung ketika Orlando telah berstatus terdakwa dalam perkara suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan percepatan proses pengeluaran barang impor dalam pemeriksaan kepabeanan.

Eksposur tuntutan dan nilai gratifikasi

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 16 Oktober 2026, jaksa menuntut Orlando dengan pidana penjara 7 tahun 6 bulan serta denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan. Jaksa juga meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp5,56 miliar.

Jaksa menyatakan uang pengganti itu wajib dibayar paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayar, jaksa akan menyita dan melelang harta benda terdakwa, dan bila harta tidak mencukupi maka berlaku pidana penjara pengganti selama 1 tahun.

Dalam surat tuntutan, jaksa menyebut Orlando terbukti menerima sekitar Rp4,05 miliar serta fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp1,51 miliar. Pemberian itu diduga dimaksudkan agar proses pengeluaran barang impor milik Blueray Cargo Group dipercepat.

Orlando bersama dua pejabat Bea Cukai lain, Rizal dan Sisprian Subiaksono, juga didakwa menerima gratifikasi dari pengusaha importir, pengusaha rokok, serta pihak lain dengan total Rp78,8 miliar. Secara terpisah, Orlando juga didakwa menerima gratifikasi terkait urusan kepabeanan senilai Rp8.104.511.500, yang terdiri dari uang tunai, dolar Singapura, dan dolar U.S.

Seperti disorot sebelumnya, DPR menargetkan pengesahan RUU Perampasan Aset pada 15 Desember 2026 guna memperkuat pemberantasan korupsi.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?