Kementerian Sosial soroti risiko salah data bansos bagi rumah tangga miskin

Traders Union
Semua berita
Data Ekonomi
Risiko salah data bansos

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Ezequiel Gomes

10 jam yang lalu

Kementerian Sosial soroti risiko salah data bansos bagi rumah tangga miskin — Risiko salah data bansos

Pemerintah menempatkan akurasi data penerima bantuan sosial sebagai unsur penting dalam tata kelola perlindungan sosial pada 2026. Kesalahan pendataan, menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dapat membuat warga miskin kehilangan haknya dan keluarga yang membutuhkan belum tersentuh bantuan.

Sorotan

Pemerintah menyoroti risiko data bansos yang salah, karena dapat menyebabkan rumah tangga miskin tidak menerima haknya atau bantuan tidak tepat sasaran.
Kementerian Sosial mempercepat perbaikan dan pembaruan data bansos sebagai bagian dari tata kelola di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Saat ini terdapat sedikitnya 182 titik Sekolah Rakyat dengan lebih dari 44.000 siswa, mendukung perlindungan bagi anak-anak dari keluarga miskin secara nasional.

Penekanan perbaikan data bansos

Seperti dilaporkan Kompas.com, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan di acara Anugerah Jurnalistik Sekolah Rakyat 2026 di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Sabtu malam, bahwa kekeliruan data penerima bansos tidak bisa dipandang semata sebagai masalah administrasi.

Ia mengatakan pemerintah terus memperbaiki tata kelola bantuan sosial melalui pembaruan data yang akurat dan cepat. Menurutnya, kesalahan data dapat berarti ada orang miskin yang kehilangan haknya, sementara keluarga lain yang membutuhkan belum menerima bantuan.

Saifullah Yusuf menambahkan negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan tidak luput dari perlindungan. Karena itu, ia menegaskan negara tidak boleh terlambat maupun absen ketika warga menghadapi kesulitan dan penderitaan.

Dampak bagi kebijakan sosial nasional

Menurut Saifullah Yusuf, perbaikan data menjadi bagian dari upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat tata kelola bansos. Ia mengatakan pemerintah ingin anak-anak yang lahir dalam kemiskinan tidak harus mewarisi kemiskinan orang tuanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sedikitnya 182 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia dengan lebih dari 44.000 siswa. Program itu, kata dia, berjalan dalam koridor konstitusi yang menegaskan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang kesenjangan kapasitas birokrasi dalam menjalankan program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran, kami menyoroti bagaimana persoalan kesiapan operasional, pengawasan, dan kapasitas administrasi muncul berulang—mulai dari penghentian sementara ratusan unit layanan Makan Bergizi Gratis di Sumatera hingga rendahnya tingkat operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kami juga mencatat bahwa masalah serupa tercermin pada gangguan layanan dasar seperti blackout, yang memperlihatkan jarak antara target kebijakan dan kesiapan pelaksana di lapangan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?