Pemerintah mulai salurkan bansos PKH dan BPNT tahap 2 pada April 2026

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Pencairan bansos PKH dan BPNT tahap 2

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Komoditas

Bank sentral

Parshwa Turakhiya

18.04.2026

Pemerintah mulai salurkan bansos PKH dan BPNT tahap 2 pada April 2026 — Bansos PKH & BPNT 2026

Pencairan bantuan sosial PKH dan BPNT tahap 2 mulai berjalan pada April 2026 dengan cakupan sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Pada saat yang sama, 11.014 keluarga dicoret dari daftar penerima setelah pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional 2026 menilai mereka tidak lagi layak menerima bantuan.

Sorotan

Pemerintah mulai menyalurkan bansos PKH dan BPNT tahap 2 pada minggu ketiga April 2026, dengan target selesai minggu keempat bulan ini.
Distribusi dilakukan melalui bank Himbara ke rekening penerima dan lewat PT Pos Indonesia untuk penerima tanpa akses perbankan, termasuk opsi pengantaran ke rumah lansia dan disabilitas.
Pemutakhiran data sosial ekonomi nasional 2026 mengeliminasi 11.014 keluarga dari daftar penerima, menjadikan total target sekitar 18 juta keluarga secara nasional.

Jadwal pencairan dan skema penyaluran

Menurut Okezone Economy Indonesia, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan proses penyaluran bansos PKH dan BPNT tahap 2 sudah bisa dimulai pada pertengahan atau minggu ketiga April 2026, dengan target paling lambat tersalur pada minggu keempat bulan ini.

Pemerintah menyiapkan dua jalur distribusi untuk tahap kedua ini. Dana bantuan dikirim langsung ke rekening penerima melalui bank-bank Himbara, sementara penerima yang tidak memiliki akses perbankan dilayani melalui PT Pos Indonesia.

Untuk penyaluran lewat PT Pos Indonesia, pengambilan bantuan dapat dilakukan di kantor pos maupun di titik komunitas yang disepakati bersama, seperti kantor kecamatan atau kelurahan. Bagi lansia dan penyandang disabilitas yang tidak dapat datang langsung, bantuan juga dapat diantar ke rumah penerima.

Pemutakhiran data ubah daftar penerima

Pemerintah menyatakan bansos tahap 2 tetap menyasar sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat secara nasional. Namun, pembaruan basis data sosial ekonomi nasional juga mengubah komposisi penerima karena sebagian keluarga dinilai tidak lagi memenuhi syarat.

Sebanyak 11.014 keluarga penerima manfaat dicoret dari daftar penerima bansos berdasarkan hasil pemutakhiran terbaru pada DTSEN 2026. Langkah ini menunjukkan penyaluran bantuan kini semakin bergantung pada pembaruan data untuk menjaga ketepatan sasaran program perlindungan sosial.

Kami sebelumnya mengulas strategi percepatan swasembada pangan nasional untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah tekanan harga global dan risiko gangguan rantai pasok. Dalam ulasan tersebut, dibahas langkah terintegrasi seperti reformasi regulasi pupuk, pembiayaan produktif, intensifikasi dan ekstensifikasi lahan, serta penguatan serapan gabah oleh BULOG guna menjaga cadangan beras dan stabilitas harga domestik.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?