DPR dorong kenaikan gaji hakim untuk perkuat integritas peradilan di Indonesia
Di tengah sorotan terhadap kualitas penegakan hukum, isu kesejahteraan hakim kembali menjadi perhatian di Indonesia. Ahmad Sahroni menilai tanggung jawab besar hakim dalam memutus perkara harus diimbangi gaji dan fasilitas yang layak agar integritas peradilan tetap terjaga.
Sorotan
- Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai gaji dan fasilitas hakim Indonesia belum layak, berpotensi melemahkan integritas peradilan.
- Presiden Prabowo Subianto menyatakan gaji hakim Indonesia telah meningkat hampir 300 persen sejak tahun lalu, terutama bagi hakim junior.
- Gaji hakim junior Indonesia kini dua kali lipat dari Malaysia, diharapkan memperkuat integritas lembaga peradilan dan mengurangi risiko suap.
Desakan peningkatan kesejahteraan hakim
Seperti dilaporkan Kompas.com, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan tidak adil jika hakim di Indonesia masih menerima gaji dan fasilitas yang belum layak, padahal mereka memikul tanggung jawab besar dalam memutus perkara. Ia menyebut tugas hakim bukan hanya dipertanggungjawabkan di dunia, tetapi juga di akhirat.Sahroni mengatakan kondisi gaji dan fasilitas yang belum sepadan dengan beban kerja dapat melemahkan apresiasi terhadap peran hakim. Menurut dia, tanggung jawab besar dalam memutus perkara menuntut dukungan kesejahteraan yang memadai.
Ia juga menilai kesejahteraan hakim berkaitan langsung dengan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Gaji yang tidak ideal, katanya, berpotensi membuka ruang bagi praktik suap di lingkungan peradilan dan merusak tatanan hukum nasional.
Klaim pemerintah dan dampaknya bagi sektor hukum
Atas dasar itu, Sahroni mendukung kenaikan gaji dan kesejahteraan hakim sebagai langkah untuk menjaga kualitas penegakan hukum. Pandangan ini muncul ketika pemerintah menyampaikan bahwa penghasilan hakim Indonesia telah meningkat signifikan.Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan gaji hakim Indonesia kini telah melampaui beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Malaysia. Ia mengatakan pemerintah telah menaikkan gaji hakim sejak tahun lalu, terutama bagi hakim junior, dengan kenaikan hampir 300 persen untuk kelompok paling junior.
Prabowo juga menyebut gaji hakim junior di Indonesia kini mencapai dua kali lipat dibandingkan hakim junior di Malaysia. Jika peningkatan kesejahteraan itu berjalan sesuai tujuan, kebijakan ini berpotensi memperkuat integritas lembaga peradilan dan mengurangi risiko penyimpangan dalam sektor hukum.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang perdebatan kenaikan gaji dan kesejahteraan hakim, kami mengulas penilaian Komisi III DPR RI bahwa kompensasi yang belum layak dapat memperbesar risiko suap dan melemahkan integritas peradilan. Kami juga menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal kenaikan gaji hakim junior hampir 300 persen dan klaim bahwa penghasilan mereka kini lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Malaysia.
Berita Citizen Rights Terbaru
- Forex
- Crypto