Partai koalisi pertanyakan posisi politik PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Koalisi pertanyakan sikap PDI-P

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Ashutosh Sureka

1 jam yang lalu

Partai koalisi pertanyakan posisi politik PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo — Posisi politik PDI-P diuji

Perdebatan mengenai arah politik PDI-P kembali mengemuka di Jakarta ketika partai-partai pendukung pemerintah meminta kejelasan sikap partai itu di luar kabinet. Sorotan ini muncul setelah rumor keterlibatan kader PDI-P Andi Widjajanto dalam aksi demonstrasi di sekitar Bundaran HI pada 12 Juni 2026 lalu.

Sorotan

Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mendesak PDI-P mengambil posisi tegas di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung kejelasan politik.
Sekretaris Jenderal Golkar Muhamad Sarmuji menilai fungsi penyeimbang yang diusung PDI-P diserahkan pada publik, meski posisi resmi partai tetap dihormati.
Perdebatan posisi politik PDI-P dinilai penting untuk soliditas politik dan pelaksanaan agenda pemerintahan di bawah Prabowo oleh koalisi pendukung.

Desakan kejelasan sikap dari partai pendukung pemerintah

Seperti diberitakan Kompas.com, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid meminta PDI-P mengambil posisi yang tegas bila memilih berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai sikap politik yang dianggap masih abu-abu justru menyulitkan publik membaca arah partai tersebut.

Jazilul menyatakan pemerintah dan partai-partai pendukung Presiden Prabowo saat ini sedang berupaya menjalankan berbagai program yang telah direncanakan. Karena itu, menurut dia, seluruh elemen politik perlu menunjukkan posisi yang jelas agar pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai target.

Ia juga mempertanyakan konsep "partai penyeimbang" yang selama ini disampaikan PDI-P. Meski demikian, Jazilul menegaskan dirinya tidak ingin mencampuri urusan internal partai tersebut, termasuk penjelasan bahwa kehadiran Andi Widjajanto dalam demonstrasi tidak mewakili sikap resmi PDI-P.

Dampak politik bagi konfigurasi pemerintahan

Partai Golkar juga menanggapi sorotan terhadap posisi PDI-P dalam pemerintahan Prabowo. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhamad Sarmuji mengatakan bahwa secara formal PDI-P memang tidak bergabung dalam pemerintahan, tetapi pelaksanaan fungsi penyeimbang merupakan persoalan yang berbeda.

Sarmuji menyebut penilaian atas peran penyeimbang itu pada akhirnya diserahkan kepada publik. Walau mempertanyakan apa yang selama ini diseimbangkan oleh PDI-P, ia menegaskan Golkar tetap menghormati sikap dan posisi politik yang disampaikan partai tersebut.

Perdebatan ini menunjukkan bahwa kejelasan posisi PDI-P masih menjadi faktor penting dalam membaca peta dukungan dan pengawasan terhadap pemerintahan baru. Bagi partai-partai di parlemen, ketegasan sikap dinilai dapat memengaruhi soliditas politik dalam pelaksanaan agenda pemerintahan.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang posisi PDI-P sebagai kekuatan penyeimbang di luar kabinet pemerintahan Presiden Prabowo, kami mengulas penegasan PDI-P bahwa mereka mendukung kebijakan pro-rakyat sambil tetap mengkritisi langkah pemerintah yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan publik. Kami juga menyoroti bagaimana sikap ini dipandang berkaitan dengan fungsi checks and balances di DPR serta memicu desakan dari sebagian pihak agar PDI-P memperjelas posisinya—tetap di luar pemerintahan atau mengambil oposisi yang lebih tegas.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?