KSPSI dorong publikasi final UU perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia

Traders Union
Semua berita
Regulator
Publikasi final UU ketenagakerjaan

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Daria Chernytska

26.10.2026

KSPSI dorong publikasi final UU perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia — KSPSI desak publikasi UU

Desakan serikat pekerja terhadap keterbukaan regulasi ketenagakerjaan menguat ketika naskah final Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan belum tersedia untuk diakses publik. KSPSI menyatakan publikasi dokumen itu penting untuk memastikan materi yang disahkan tetap sesuai dengan draf yang sebelumnya diajukan kalangan buruh kepada DPR.

Sorotan

KSPSI menuntut pimpinan DPR mempublikasikan naskah final UU Perlindungan Ketenagakerjaan yang sudah berada di Sekretariat Negara.
Publikasi naskah final penting bagi buruh dan pelaku hubungan industrial untuk memverifikasi kesesuaian substansi dan memahami implikasi aturan terhadap kontrak kerja dan jaminan pesangon.
KSPSI akan menyiapkan langkah lanjutan jika terdapat perubahan signifikan dalam naskah final setelah dipublikasikan, meski tetap percaya pada komitmen pemerintah dan DPR.

Permintaan keterbukaan atas naskah final

Seperti dilaporkan Kompas.com, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia meminta pimpinan DPR segera mempublikasikan naskah final Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang menurut informasi terakhir sudah berada di Sekretariat Negara. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan masyarakat hingga kini belum dapat mengetahui secara langsung isi resmi undang-undang yang telah disahkan.

Ia menyebut publikasi diperlukan agar kalangan buruh dan masyarakat dapat memverifikasi kesesuaian substansi aturan dengan draf yang sebelumnya diserahkan kepada DPR. Menurutnya, KSPSI masih menunggu undangan dari pemerintah untuk melihat langsung materi final undang-undang tersebut.

Andi Gani mengatakan pihaknya menerima informasi bahwa materi final tetap sama dengan usulan yang telah disampaikan ke DPR. Meski demikian, ia menegaskan keterbukaan dokumen tetap menjadi kewajiban pemerintah dan DPR karena menyangkut hak seluruh warga negara untuk mengetahui isi regulasi.

Dampak bagi hubungan industrial

Permintaan percepatan publikasi ini mencerminkan perhatian serikat pekerja terhadap kepastian hukum dalam agenda perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Bagi pelaku hubungan industrial, kejelasan naskah final menjadi penting untuk memahami implikasi aturan terhadap kontrak kerja, jaminan pesangon, dan ketentuan ketenagakerjaan lain yang berpotensi memengaruhi perusahaan maupun pekerja.

KSPSI menyatakan tetap percaya pada komitmen pemerintah, fraksi-fraksi DPR, dan pimpinan DPR untuk mempertahankan materi yang telah diperjuangkan buruh. Namun serikat pekerja juga menyiapkan langkah lanjutan apabila ditemukan perubahan besar dalam naskah resmi setelah dipublikasikan.

Dalam liputan kami sebelumnya tentang dugaan perdagangan orang yang menimpa ABK KM Maulana 23, kami menyoroti selisih besar antara upah yang dijanjikan dalam Perjanjian Kerja Laut dan bayaran yang benar-benar diterima pekerja. Artikel itu juga mengulas pola perekrutan melalui media sosial yang diduga disertai penjeratan utang dan pemotongan gaji, serta pentingnya verifikasi kredibilitas pemberi kerja untuk mencegah eksploitasi pekerja maritim.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?