Sidang kasus gratifikasi bea cukai, Budiman Bayu mengaku tak berani laporkan atasan
Dalam sidang dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terdakwa Budiman Bayu menyatakan ia hanya berani mengingatkan pimpinan atas dugaan pelanggaran yang terjadi. Keterangan itu disampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, 2 November 2026, di tengah proses hukum atas dakwaan penerimaan gratifikasi bernilai miliaran rupiah dan mata uang asing.
Sorotan
- Jaksa KPK mendakwa Budiman menerima gratifikasi total Rp 5.278.500.000, 525.000 dolar Singapura, 10.000 dolar U.S., 119.755 dolar Singapura, 4.700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia pada September 2024–Januari 2026.
- Gratifikasi diberikan oleh pemilik dan manajemen Bluerey Cargo Group serta pengusaha rokok dengan imbalan bantuan aktivitas operasional setelah rapat 11 Juli 2025.
- Penerimaan tidak pernah dilaporkan kepada KPK dalam 30 hari sehingga menyoroti lemahnya tata kelola dan pengawasan kepatuhan sektor kepabeanan.
Rincian dakwaan dan implikasi bagi penegakan antikorupsi
Menurut Kompas, Jaksa KPK sebelumnya mendakwa Budiman menerima gratifikasi senilai Rp 5.278.500.000, 525.000 dolar Singapura, 10.000 dolar U.S., 119.755 dolar Singapura, 4.700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia pada periode September 2024 hingga Januari 2026. Jaksa menyatakan penerimaan itu terjadi bersama mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal serta mantan Kasubdit Intelijen Sisprian Subiyaksono.Menurut jaksa, gratifikasi tersebut berasal dari pemilik Bluerey Cargo Group John Field, Manajer Operasional Custom Clearance Pelabuhan Bluerey Cargo Dedi Kurniawan Sukolo, Ketua Tim Dokumen Importasi Bluerey Cargo Andri, para pengusaha rokok, serta sejumlah pihak lain yang memiliki kepentingan dengan Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC. Salah satu rangkaian peristiwa yang disebut dalam dakwaan adalah permintaan agar aktivitas Bluerey Cargo dibantu setelah rapat pada 11 Juli 2025.
Jaksa juga menyebut Budiman didakwa menerima uang melalui Orlando Hamonangan sebanyak tujuh kali dengan total Rp 525 juta dalam bentuk dolar Singapura. Seluruh penerimaan itu disebut tidak pernah dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sebagaimana diatur undang-undang, sehingga perkara ini menambah sorotan terhadap tata kelola pengawasan dan kepatuhan di sektor kepabeanan.
Perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR kembali bergerak setelah lama tertunda, dengan target pengesahan paling lambat 15 Desember 2026 dan proyeksi pembahasan delapan minggu masa sidang di Komisi III. Dalam artikel tersebut, kami menyoroti bahwa kepastian jadwal legislasi ini dipandang penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi, memutus rantai ekonomi kejahatan, dan mempertegas agenda reformasi kelembagaan serta pengawasan atas hasil tindak pidana.
Berita Legislation Terbaru
- Forex
- Crypto