KPK dalami dugaan aliran dana ke pejabat BNPB dalam penyidikan korupsi dana bencana

Traders Union
Semua berita
Regulator
KPK dalami korupsi dana BNPB

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Sholanke Dele

02.11.2026

KPK dalami dugaan aliran dana ke pejabat BNPB dalam penyidikan korupsi dana bencana — KPK selidiki dana bencana

Penyidikan dugaan korupsi dana siap pakai kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana memasuki pendalaman atas kemungkinan aliran uang dari pihak swasta ke oknum internal lembaga itu. Pemeriksaan terhadap tujuh saksi dari kalangan swasta memperluas fokus perkara dari pengadaan barang dan jasa ke dugaan konflik kepentingan dan suap dalam penggunaan dana bencana.

Sorotan

KPK memeriksa tujuh pihak swasta sebagai saksi untuk menelusuri dugaan aliran dana kepada oknum BNPB dalam kasus korupsi dana kebencanaan.
Pada 14 Oktober 2026, KPK menetapkan lima tersangka termasuk Bima Setyawan, adik mantan Kepala BNPB Suharyanto, atas dugaan korupsi dana siap pakai kebencanaan.
KPK menyoroti adanya konflik kepentingan dan suap dalam pengadaan di BNPB, memperkuat risiko tata kelola dana belanja darurat pemerintah.

Pemeriksaan saksi dan ruang lingkup perkara

Seperti dilaporkan Kompas.com, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa tujuh pihak swasta sebagai saksi untuk menelusuri dugaan aliran uang kepada oknum di lingkungan BNPB dalam kasus korupsi dana siap pakai kebencanaan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan para saksi didalami pengetahuannya terkait dugaan aliran uang tersebut dalam perkara pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan dana siap pakai kebencanaan. Tujuh saksi yang diperiksa adalah Hm. Suhaidi Ks dan Fina Marshita Agnesty selaku wiraswasta, serta Prasetyo Budhi Winarso, Nyanyang Ridwan, Dias Wahyu Kurniawan, Adis Nugroho Santoso, dan Aria Pranarka selaku karyawan swasta.

KPK sebelumnya menetapkan lima tersangka dalam perkara ini pada Rabu, 14 Oktober 2026. Salah satu tersangka adalah Bima Setyawan, adik sekaligus tenaga ahli mantan Kepala BNPB Suharyanto.

Dampak kasus bagi tata kelola dana kebencanaan

Selain Bima Setyawan, KPK juga menetapkan Kasubdit pengelolaan bantuan dan kedaruratan BNPB sekaligus pejabat pembuat komitmen Gabriel Purwaka Sigit, tenaga ahli Kepala BNPB Suharyanto Richard Erlangga, serta dua pihak swasta, Gery P dan Syifa NG.

Menurut KPK, perkara ini mengindikasikan adanya praktik konflik kepentingan dan suap dalam pengadaan di BNPB yang menggunakan dana siap pakai kebencanaan. Perkembangan penyidikan ini menyoroti risiko tata kelola dalam belanja darurat, karena dana kebencanaan semestinya digunakan cepat namun tetap berada di bawah pengawasan yang ketat.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang penetapan lima tersangka korupsi pengadaan barang dan jasa terkait dana siap pakai kebencanaan di BNPB, kami merangkum sikap BNPB yang menyatakan tidak akan mengintervensi proses hukum yang berjalan di KPK. Kami juga mengulas profil para tersangka—termasuk Bima Setyawan serta pejabat internal dan pihak swasta—serta menyoroti dampaknya terhadap penguatan pengawasan dan akuntabilitas tata kelola belanja darurat.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?