DPR paparkan enam fokus strategis KEM-PPKF 2027 untuk arah fiskal dan ketahanan ekonomi

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Enam fokus strategis KEM-PPKF 2027

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Parshwa Turakhiya

20.05.2026

DPR paparkan enam fokus strategis KEM-PPKF 2027 untuk arah fiskal dan ketahanan ekonomi — Enam fokus fiskal DPR

Sidang paripurna DPR RI hari ini menempatkan pembahasan awal rancangan fiskal 2027 sebagai pijakan penting bagi penyusunan APBN tahun depan. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di parlemen untuk menyampaikan dokumen KEM-PPKF mempertegas bobot politik dan ekonomi dari penetapan arah kebijakan makro serta anggaran negara.

Sorotan

DPR RI menetapkan KEM-PPKF 2027 sebagai kerangka awal penyusunan APBN 2027 guna membangun postur fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
Puan Maharani menekankan pentingnya KEM-PPKF 2027 sebagai instrumen untuk mengantisipasi risiko ekonomi domestik dan global dalam perumusan kebijakan anggaran.
DPR menginstruksikan agar sasaran makroekonomi 2027 berfokus pada kesejahteraan riil masyarakat, bukan hanya pertumbuhan kuantitatif, demi ketahanan ekonomi nasional.

Arah awal kebijakan fiskal 2027

Pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, seperti diberitakan Okezone Economy Indonesia, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, KEM-PPKF, Tahun Anggaran 2027 menjadi rancangan awal untuk menyusun APBN 2027.

Ia menjelaskan dokumen tersebut memuat arah kebijakan ekonomi makro sekaligus arah kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Menurut Puan, KEM-PPKF adalah cetak biru awal yang menjadi batu pijakan utama bagi pemerintah dan parlemen dalam merumuskan postur anggaran setahun penuh.

Puan juga menekankan bahwa nilai strategis dokumen ini tidak berhenti pada pengaturan komponen fiskal seperti pendapatan negara, belanja negara, defisit, dan pembiayaan. KEM-PPKF, kata dia, harus menjadi instrumen untuk membangun postur APBN yang sehat dan berkelanjutan sambil mengantisipasi risiko ekonomi dari dalam maupun luar negeri.

Tekanan pada kesejahteraan dan ketahanan ekonomi

Dalam penjelasannya, pimpinan DPR itu menyatakan dokumen fiskal awal tersebut perlu berfungsi sebagai tameng bagi perekonomian nasional di tengah dinamika global yang fluktuatif. Dengan demikian, pembahasan KEM-PPKF 2027 tidak hanya menyasar keseimbangan angka, tetapi juga kesiapan kebijakan menghadapi tekanan eksternal dan domestik.

DPR juga menitipkan pesan kepada pemerintah agar sasaran makroekonomi 2027 tidak semata mengejar pertumbuhan secara kuantitatif. Parlemen mendorong agar kesejahteraan riil masyarakat menjadi tolok ukur utama, sehingga arah APBN 2027 dinilai tidak hanya kuat secara fiskal tetapi juga relevan bagi kondisi ekonomi di tingkat akar rumput.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang rencana Presiden Prabowo menyampaikan langsung KEM-PPKF 2027 di rapat paripurna DPR, kami menyoroti bahwa langkah ini menjadi preseden baru karena biasanya pengantar kerangka fiskal disampaikan oleh perwakilan pemerintah. Kami juga mencatat bahwa kehadiran presiden dapat memperkuat bobot politik dan koordinasi awal pembahasan KEM-PPKF sebagai pijakan penyusunan postur dan prioritas APBN 2027.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?