Indonesia menghadapi kemunduran indikator antikorupsi di tengah kasus korupsi yang terus meluas

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Kemunduran indikator antikorupsi

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Parshwa Turakhiya

2 jam yang lalu

Indonesia menghadapi kemunduran indikator antikorupsi di tengah kasus korupsi yang terus meluas — Kemunduran antikorupsi Indonesia

Di tengah citra sebagai bangsa yang religius dan berlandaskan Pancasila, Indonesia masih bergulat dengan korupsi yang terus muncul di berbagai lembaga negara. Penurunan skor perilaku antikorupsi dan posisi yang lemah dalam indeks persepsi korupsi menegaskan bahwa persoalan ini belum menunjukkan perbaikan menyeluruh.

Sorotan

Transparency International mencatat skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2024 sebesar 37, menempatkan Indonesia di peringkat 99 dari 180 negara.
Indeks Perilaku Anti Korupsi dari Badan Pusat Statistik turun menjadi 3,85 pada 2024 dari 3,92 sebelumnya, menandakan kemunduran sikap antikorupsi masyarakat.
KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim sebagai tersangka kasus gratifikasi, memperkuat tantangan integritas birokrasi dan kepercayaan publik.

Penurunan indikator dan rangkaian kasus terbaru

Seperti dilaporkan Kompas Indeks News Indonesia, Transparency International mencatat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2024 sebesar 37 dari skala 100, yang menempatkan Indonesia di peringkat 99 dari 180 negara. Angka itu menunjukkan korupsi masih menjadi masalah serius yang belum teratasi secara tuntas.

Data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan Indeks Perilaku Anti Korupsi tahun 2024 turun menjadi 3,85 dari 3,92 pada periode sebelumnya. Penurunan ini mengindikasikan bahwa sikap antikorupsi masyarakat justru mengalami kemunduran, meski pendidikan agama dan simbol moral tetap menonjol dalam kehidupan publik.

Tekanan terhadap upaya pemberantasan korupsi juga terlihat dari terus bermunculannya perkara yang melibatkan pejabat di berbagai tingkat. Kasus-kasus itu mencakup pejabat daerah, anggota legislatif, hakim, aparat penegak hukum, hingga pejabat kementerian dan lembaga negara.

Dampak terhadap tata kelola dan kepercayaan publik

Belum lama ini, publik dikejutkan oleh penetapan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan dokumen keimigrasian. Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan delapan orang tersangka, dengan dugaan praktik terjadi saat yang bersangkutan menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi.

Di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama juga sempat terseret dalam persidangan kasus dugaan suap impor. Rangkaian perkara ini memperkuat gambaran bahwa risiko tata kelola, integritas birokrasi, dan kepercayaan publik masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang pendalaman KPK atas kasus dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kami mengulas bagaimana fakta persidangan membuka peluang pemeriksaan lanjutan terhadap pihak-pihak terkait. Artikel itu juga memaparkan rincian aliran dana yang disebut mengarah ke sejumlah pejabat, termasuk penggunaan kode pemberian dan total nilai yang dipersoalkan, yang memperkuat sorotan terhadap pengawasan integritas di sektor logistik impor.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?