DPR minta anggaran pendidikan untuk MBG tidak mengganggu beasiswa dan kesejahteraan guru

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
DPR soal anggaran MBG & beasiswa

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Sholanke Dele

18.06.2026

DPR minta anggaran pendidikan untuk MBG tidak mengganggu beasiswa dan kesejahteraan guru — Anggaran MBG Jangan Ganggu Beasiswa

Pembahasan pendanaan Program Makan Bergizi Gratis untuk 2027 memicu perhatian DPR terhadap perlindungan belanja inti sektor pendidikan. Komisi X menegaskan alokasi untuk beasiswa, kesejahteraan guru, dan peningkatan mutu layanan pendidikan tetap harus terjaga meski program itu masih bersumber dari pos pendidikan dan kesehatan.

Sorotan

DPR RI menegaskan alokasi anggaran pendidikan 2027 untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh mengurangi dana kesejahteraan guru maupun beasiswa.
Komisi X DPR akan mengawasi pembahasan besaran dana MBG agar kebutuhan dasar sektor pendidikan tetap terpenuhi dan program pendidikan berjalan optimal.
Lalu Hadrian Irfani meminta pelaksanaan MBG memprioritaskan daerah 3T serta menjaga kualitas makanan siswa agar tidak terjadi penyediaan pangan basi atau tidak layak konsumsi.

Pengawasan DPR atas alokasi MBG 2027

Seperti dilaporkan Kompas.com, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengingatkan penggunaan anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis, MBG, tidak boleh mengganggu kebutuhan dasar pendidikan. Pernyataan itu disampaikan setelah Badan Gizi Nasional, BGN, menjelaskan bahwa anggaran MBG pada 2027 masih berasal dari pos pendidikan dan kesehatan.

Lalu mengatakan Komisi X memahami pentingnya MBG untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak. Namun, pelaksanaannya harus dibarengi tata kelola yang baik agar tujuan program tercapai tanpa mengorbankan sektor pendidikan.

Ia juga menyatakan Komisi X belum mengetahui secara pasti besaran anggaran pendidikan 2027 yang akan dialokasikan untuk MBG karena pembahasan masih berlangsung. Meski demikian, komisi akan mengawasi penggunaan dana tersebut agar tidak mengurangi alokasi bagi program pendidikan yang sudah berjalan.

Dampak bagi layanan pendidikan dan prioritas daerah 3T

Lalu menekankan kesejahteraan guru, peningkatan mutu layanan pendidikan, dan program beasiswa pemerintah tidak boleh terdampak oleh pendanaan MBG dari anggaran pendidikan. Menurutnya, perlindungan terhadap pos-pos itu menjadi kewajiban pengawasan DPR karena menyangkut kebutuhan dasar sektor pendidikan.

Selain isu anggaran, ia juga menyoroti pemerataan pelaksanaan MBG dan meminta pemerintah memprioritaskan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, atau 3T, yang belum sepenuhnya menerima manfaat program. Ia menyambut baik rencana efisiensi dan pembenahan tata kelola MBG, seraya menegaskan kualitas makanan bagi siswa harus menjadi perhatian utama agar tidak ada lagi makanan basi atau tidak layak konsumsi.

Komitmen pemerintah membenahi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali kami soroti, dengan penekanan bahwa setiap rupiah anggaran harus benar-benar memberi manfaat dan bebas dari praktik korupsi. Dalam laporan tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga meninjau langsung pelaksanaan MBG di sejumlah daerah serta memantau program terkait untuk memastikan pengawasan dan akuntabilitas berjalan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?