DPR soroti risiko pasokan batu bara PLN di tengah kebutuhan tambahan 2026

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Risiko pasokan batu bara PLN

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Sholanke Dele

14 jam yang lalu

DPR soroti risiko pasokan batu bara PLN di tengah kebutuhan tambahan 2026 — Risiko pasokan batu bara PLN

Kekurangan batu bara kalori menengah menekan hari operasi pembangkit milik PT PLN (Persero) saat kebutuhan pasokan untuk listrik nasional tetap tinggi. Di saat yang sama, kritik dari DPR menyoroti kebijakan pembatasan produksi batu bara yang dinilai dapat memperlemah pasokan domestik, penerimaan negara, dan keberlanjutan usaha tambang.

Sorotan

PLN masih membutuhkan tambahan 18 juta hingga 20 juta ton batu bara pada 2026 di tengah penurunan produksi dan cadangan kalori tinggi yang hanya 5% dari total 31 miliar ton.
Pengurangan RKAB produksi batu bara sekitar 40% dinilai memperlemah pasokan DMO untuk PLN, menekan royalti, PNBP, dan meningkatkan risiko PHK di sektor pertambangan.
Penerimaan royalti batu bara pada April 2026 hanya sekitar Rp22 miliar, sementara manfaat ekonomi kebijakan pengurangan produksi dipertanyakan DPR karena kurangnya data jelas dari Kementerian ESDM.

Pasokan batu bara dan kritik kebijakan produksi

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengakui hambatan pada hari operasi pembangkit PLN yang dipicu minimnya suplai batu bara dengan kalori menengah 5.200 kcal/kg GAR. Ia juga menyatakan kualitas kandungan kalori hasil produksi batu bara domestik cenderung menyusut, sementara Kementerian ESDM sempat mencatat hanya sekitar 5% cadangan batu bara nasional 31 miliar ton yang memiliki nilai kalori di atas 6.000 kcal/GAR.

Menurut Bahlil, ketergantungan lini operasional industri pada batu bara berkalori tinggi dapat mengancam kelangsungan bisnis. Di sisi lain, Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar mengkritik jaminan bahwa pasokan listrik nasional aman ketika PLN masih membutuhkan tambahan 18 juta ton hingga 20 juta ton batu bara pada 2026.

Gunhar menilai kondisi itu mencerminkan lemahnya perencanaan dan tata kelola sektor energi di Kementerian ESDM. Ia mengatakan Komisi XII sejak awal telah mengingatkan dampak pengurangan RKAB produksi batu bara sekitar 40%, termasuk potensi penurunan royalti dan PNBP, gangguan pasokan DMO untuk PLN, serta risiko meningkatnya PHK di perusahaan tambang.

Dampak bagi penerimaan negara dan sektor energi

Gunhar juga mempertanyakan dasar kebijakan pengurangan produksi yang disebut untuk menjaga harga batu bara ekspor. Menurutnya, ketika DPR meminta data tambahan penerimaan negara dari kebijakan tersebut, Kementerian ESDM tidak dapat memberikan angka yang jelas.

Ia menyebut penerimaan royalti batu bara pada April 2026 hanya sekitar Rp22 miliar dan mempertanyakan manfaat nyata kebijakan itu bagi negara. Sorotan ini memperlihatkan tekanan ganda pada sektor energi, yakni menjaga keandalan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik sekaligus memastikan kebijakan produksi tidak mengurangi penerimaan negara dan stabilitas industri pertambangan.

Dalam liputan kami sebelumnya tentang pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa, PLN menjelaskan bahwa pemicu utamanya adalah gangguan pasokan batu bara kalori menengah (medium rank coal) yang dibutuhkan sejumlah PLTU, ditambah kendala teknis pada dua pembangkit besar milik produsen listrik swasta. Saat itu, PLN bersama dukungan Kementerian ESDM mempercepat kontrak dan distribusi batu bara agar pasokan ke PLTU di Jawa segera pulih dan stabilisasi operasi pembangkit bisa dilakukan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?