Pemilik lahan gugat aturan kompensasi tiang listrik PLN ke Mahkamah Konstitusi
Sengketa pemanfaatan lahan untuk infrastruktur kelistrikan masuk ke Mahkamah Konstitusi setelah seorang pemilik tanah di Magetan mempersoalkan keberadaan dua tiang listrik di atas lahannya. Permohonan ini menyoroti ketidakjelasan kompensasi dan tidak adanya pencatatan beban penggunaan tanah pada sertifikat hak milik.
Sorotan
- Dewa Nanda Adnan menggugat Pasal 30 ayat (2) dan (5) UU Nomor 30 Tahun 2009 ke Mahkamah Konstitusi terkait kompensasi tiang listrik PLN di tanah pribadi.
- Pemohon menilai ketiadaan pencatatan penggunaan infrastruktur listrik dalam sertifikat hak milik memicu ketidakpastian hukum atas status fisik dan data kepemilikan lahan.
- Putusan perkara 372/PUU-XXIV/2026 berpotensi menciptakan preseden hukum bagi kewajiban kompensasi dan pencatatan penggunaan lahan pribadi untuk aset kelistrikan di Indonesia.
Uji materi aturan kompensasi dan status tanah
Seperti dilansir Kompas mengutip Mahkamah Konstitusi, Dewa Nanda Adnan mengajukan uji materi Pasal 30 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dalam sidang pemeriksaan perdana perkara nomor 372/PUU-XXIV/2026 pada Rabu, 21 Oktober 2026. Ia menyatakan tanah miliknya di Kabupaten Magetan dipakai untuk dua unit tiang listrik jaringan distribusi milik PLN.Pemohon mendalilkan di atas lahannya juga terdapat fondasi beton dan tali pancang, tetapi tidak ada dokumen izin resmi, bukti pembayaran ganti rugi atau kompensasi, maupun catatan pembebanan pada sertifikat hak milik. Menurut dia, kondisi itu menimbulkan ketidakpastian hukum karena keadaan fisik tanah tidak sesuai dengan data pada SHM.
Dalam persidangan, Dewa meminta kepastian agar sertifikat hak miliknya mencerminkan kondisi fisik di lapangan. Ia juga mempersoalkan rumusan Pasal 30 ayat (2) yang dinilai ambigu sehingga ditafsirkan bahwa jaringan distribusi tidak wajib diberi kompensasi.
Dampak bagi kepastian hukum aset kelistrikan
Pasal 30 ayat (2) UU Ketenagalistrikan mengatur bahwa penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib disertai ganti rugi atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah dan atau pemakai tanah negara. Sementara Pasal 30 ayat (5) mewajibkan penyelesaian masalah tanah dengan memberikan kepastian mengenai status, luas, batas, dasar penguasaan atau penggunaan, serta hubungan hukum atas bagian tanah yang digunakan secara tetap atau permanen untuk kegiatan ketenagalistrikan.Namun, pemohon menilai Pasal 30 ayat (5) mengandung kekosongan pengaturan karena tidak menegaskan kewajiban pencatatan hasil penyelesaian itu dalam sistem pendaftaran tanah. Akibatnya, sertifikat tetap tercatat bersih meski sebagian bidang secara fisik sudah dipakai untuk infrastruktur kelistrikan.
Dalam petitumnya, ia meminta Mahkamah mengubah ketentuan Pasal 30 ayat (2) agar secara tegas memuat kewajiban ganti rugi atau kompensasi, termasuk untuk jaringan distribusi. Perkara ini berpotensi menjadi acuan bagi kepastian hukum penggunaan lahan pribadi untuk aset kelistrikan permanen di Indonesia.
Dalam liputan kami sebelumnya tentang target penetapan tapak PLTN pertama di Indonesia pada 2027, kami mengulas proses kajian 28 lokasi potensial yang harus memenuhi syarat keselamatan dan kelayakan. Artikel itu juga menyoroti bagaimana masukan dari daerah menekankan pemerataan pasokan listrik, pelibatan warga, serta jaminan manfaat ekonomi lokal di sekitar proyek.
Berita Legislation Terbaru
- Forex
- Crypto