Kemnaker bantah kewajiban setoran dana pesangon ke Danantara

Kemnaker bantah kewajiban setoran dana pesangon ke Danantara
Kemnaker bantah setoran pesangon

Pemerintah belum menetapkan lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon di tengah beredarnya klaim di media sosial soal kewajiban setoran pengusaha ke Danantara. Kejelasan aturan masih menunggu peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Sorotan

  • Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan belum ada kewajiban setoran dana pesangon ke Danantara dan belum diputuskan lembaga pengelolanya.
  • Ketentuan Dana Cadangan Pesangon sesuai Pasal 253 UU No. 27/2026 belum dapat diterapkan karena peraturan pelaksana belum ditetapkan pemerintah.
  • Penyusunan aturan pelaksana terkait Dana Cadangan Pesangon akan melibatkan konsultasi publik dengan pengusaha, pekerja, dan pemangku kepentingan lainnya.

Klarifikasi pemerintah dan status aturan

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan informasi yang menyebut pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, atau Danantara, tidak benar. Kementerian juga menegaskan belum ada keputusan resmi pemerintah mengenai organisasi atau lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan Kemnaker tidak pernah menyampaikan bahwa Danantara akan menjadi pengelola dana tersebut. Ia juga menegaskan Kemnaker tidak pernah menyatakan akan bertindak sebagai lembaga pengelola.

Menurut Putri, ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon yang diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih memerlukan peraturan pelaksanaan. Karena itu, berbagai aspek teknis kebijakan tersebut belum ditetapkan secara final.

Dampak bagi pelaku usaha dan pekerja

Putri menjelaskan penyusunan peraturan pelaksanaan akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan pemangku kepentingan ketenagakerjaan. Proses itu dimaksudkan agar kebijakan mempertimbangkan perspektif pengusaha, pekerja atau buruh, serta pihak terkait lainnya.

Ia menambahkan aturan turunan itu diharapkan nantinya mengatur mekanisme pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, serta mekanisme pertanggungjawabannya. Dengan kondisi itu, informasi yang menyebut Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola belum memiliki dasar penetapan resmi dari pemerintah.

Sebelumnya, kami menguraikan bagaimana UU 27/2026 memasukkan KHL upah minimum dalam formula penetapan upah di Indonesia.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.