DPR dorong aturan terorisme ekologi masuk revisi UU Kehutanan

Traders Union
Semua berita
Regulator
DPR dorong revisi ekoterorisme

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Jainam Mehta

23.10.2026

DPR dorong aturan terorisme ekologi masuk revisi UU Kehutanan — Aturan ekoterorisme digodok DPR

Pembahasan aturan terorisme ekologi di Indonesia mulai mengerucut pada perlunya perlindungan hutan tanpa membebani peladang kecil dan masyarakat adat. Usulan di DPR menempatkan revisi Undang-Undang Kehutanan sebagai wadah yang dinilai paling tepat agar ketentuan baru tetap terpadu dan mudah diterapkan.

Sorotan

DPR mendorong revisi UU Kehutanan agar aturan terorisme ekologi menyasar pelaku pembakaran hutan terorganisasi tanpa menyasar masyarakat adat atau peladang kecil.
Daniel Johan menilai penambahan sanksi pidana bagi pelaku, termasuk korporasi dan aktor intelektual pembakaran hutan, diperlukan karena ancaman hukuman saat ini dinilai tidak efektif.
Pembahasan revisi oleh DPR dan pemerintah diproyeksikan agar lebih terintegrasi, memudahkan penegakan hukum, serta memperkuat citra lingkungan dan ekonomi Indonesia di mata dunia.

Usulan revisi UU Kehutanan

Seperti diberitakan Kompas.com, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Daniel Johan, mengingatkan agar pengaturan terorisme lingkungan menyasar pelaku pembakaran hutan yang dilakukan secara sengaja, terorganisasi, dan berskala besar. Ia menegaskan rumusan aturan harus presisi agar tidak menyasar rakyat kecil, termasuk peladang kecil dan masyarakat adat yang menjalankan praktik tradisional.

Daniel menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah mengatur terorisme ekologi dalam undang-undang. Menurut dia, pengaturan tersebut paling tepat dimasukkan ke revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan karena aturan itu menjadi payung utama pengelolaan hutan di Indonesia.

Ia menilai skema melalui revisi UU Kehutanan dapat menjaga ketentuan baru tetap terpadu, menghindari tumpang tindih dengan regulasi lain, serta memudahkan aparat penegak hukum dalam penerapannya. DPR, kata Daniel, siap membahasnya bersama pemerintah secara terbuka dan hati-hati agar aturan baru benar-benar efektif menjaga hutan, bukan sekadar menambah istilah dalam regulasi.

Dampak bagi penegakan hukum dan ekonomi

Daniel menekankan pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan secara sengaja bukan sekadar pelanggaran administratif atau tindak pidana biasa. Menurut dia, karhutla merusak ekosistem, mengganggu kesehatan jutaan warga, melumpuhkan aktivitas ekonomi, dan membebani reputasi Indonesia di mata dunia.

Ia juga menilai ancaman pidana yang berlaku saat ini belum cukup memberi efek jera. Karena itu, ia mendorong penguatan sanksi, termasuk terhadap korporasi dan pihak yang menjadi aktor intelektual di balik pembakaran hutan dan lahan.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas membuka kemungkinan pemerintah mengatur terorisme ekologi melalui revisi undang-undang yang sudah ada. Arah pembahasan ini menempatkan sektor kehutanan dan penegakan hukum lingkungan sebagai fokus utama dalam perumusan kebijakan baru.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang fokus penyidikan karhutla yang mengerucut ke korporasi, kami menulis bahwa Polri menangani 97 laporan polisi dan 92 di antaranya sudah naik ke tahap penyidikan. Kami juga mengulas penguatan operasi pemadaman di lapangan, yang berjalan beriringan dengan pendalaman perkara sebelum identitas korporasi diumumkan secara resmi oleh penyidik.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?