Pemerintah pertegas definisi kerugian negara dalam revisi UU Tipikor

Traders Union
Semua berita
Regulator
Definisi kerugian negara UU Tipikor

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Mikhail Vnuchkov

27.10.2026

Pemerintah pertegas definisi kerugian negara dalam revisi UU Tipikor — Definisi kerugian negara ditegaskan

Pemerintah menegaskan unsur kerugian negara tetap dipertahankan dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk memberi kepastian hukum. Penegasan definisi itu dinilai penting bagi penanganan perkara korupsi, batasan tindak pidana, dan penyelarasan perdebatan yang muncul setelah usulan perubahan definisi korupsi.

Sorotan

Pemerintah melalui Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak akan menghapus frasa kerugian keuangan negara dalam revisi UU Tipikor dan justru ingin memperjelas definisinya.
Usulan Dewan Ekonomi Nasional yang disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan mendorong agar kerugian negara dikeluarkan dari definisi korupsi, menyesuaikan standar United Nations Convention Against Corruption.
Perbedaan sikap antara pemerintah dan Dewan Ekonomi Nasional terhadap definisi korupsi di UU Tipikor berpotensi signifikan terhadap kepastian hukum serta tata kelola penegakan hukum di Indonesia.

Arah revisi dan ruang lingkup definisi

Seperti diberitakan Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah tidak berencana menghapus frasa yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara dari UU Tipikor. Dalam konferensi pers di kantor Dewan Ekonomi Nasional di Jakarta pada Senin, 27/10/2026, ia mengatakan pemerintah justru ingin memperjelas makna kerugian keuangan negara agar tidak terus menimbulkan tafsir yang berbeda di masyarakat.

Yusril menyatakan pendefinisian ulang diperlukan untuk mendukung kepastian hukum, memudahkan pemberantasan korupsi, dan menjaga citra Indonesia. Menurut dia, perbedaan rumusan hukum dapat memengaruhi apa yang dikategorikan sebagai korupsi, sehingga penyusunan definisi yang lebih tegas menjadi penting dalam proses revisi.

Ia juga menyinggung pendekatan yang pernah dipakai dalam aturan terkait terorisme, ketika regulasi lebih menekankan pada pengaturan tindakan yang termasuk kategori tindak pidana. Menurut Yusril, pendekatan serupa dapat dipertimbangkan dalam revisi UU Tipikor agar perbuatan yang masuk kategori korupsi menjadi lebih jelas, sementara perbuatan di luar kategori itu tetap dapat diproses melalui ketentuan pidana lain.

Dampak bagi penegakan hukum dan perdebatan kebijakan

Yusril mengatakan pembahasannya dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan juga mencakup pentingnya mempertegas pengertian keuangan negara karena istilah itu muncul di banyak peraturan perundang-undangan. Ia menambahkan usulan untuk mengubah atau menghapus sebagian pengertian tertentu masih berada pada tahap diskusi dan belum mencapai kesimpulan final.

Sebelumnya, Luhut mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar kerugian negara tidak menjadi bagian dari definisi korupsi. Kajian Dewan Ekonomi Nasional itu merujuk pada United Nations Convention Against Corruption yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006, dengan penekanan pada unsur penyuapan sebagai definisi inti korupsi.

Luhut pada 21/10/2026 mengatakan kajian tersebut penting agar penanganan korupsi di Indonesia bergerak menuju standar internasional. Perbedaan pandangan antara penegasan definisi oleh pemerintah dan usulan pergeseran definisi oleh Dewan Ekonomi Nasional menunjukkan bahwa revisi UU Tipikor berpotensi menjadi agenda penting bagi iklim kepastian hukum dan tata kelola penegakan hukum di Indonesia.

Perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR kembali bergerak setelah lama tertunda, dengan target pengesahan paling lambat 15 Desember 2026. Dalam artikel kami sebelumnya, kami mengulas tahapan legislasi di Komisi III serta dampaknya bagi penguatan pemberantasan korupsi, termasuk upaya memutus rantai ekonomi kejahatan melalui perampasan aset hasil tindak pidana.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?