Pemerintah dorong penguatan pengawasan BPKH lewat revisi UU keuangan haji

Pemerintah dorong penguatan pengawasan BPKH lewat revisi UU keuangan haji
Pengawasan BPKH diperkuat

Pemerintah sedang mendorong revisi aturan pengelolaan keuangan haji untuk memperketat pengawasan atas Badan Pengelola Keuangan Haji, di tengah upaya memperkuat tata kelola dana jemaah. Langkah ini juga mencakup penguatan koordinasi kelembagaan dan dasar hukum yang lebih kuat untuk investasi serta perlindungan dana haji.

Sorotan

  • Pemerintah menyoroti pentingnya penguatan pengawasan terhadap BPKH lewat revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji, dibahas bersama Komisi VIII DPR RI 16 November 2026.
  • RUU ini memuat kebijakan penguatan koordinasi kelembagaan, pemanfaatan cadangan modal untuk mitigasi risiko investasi, serta optimalisasi manfaat investasi langsung BPKH.
  • Regulasi baru diharapkan mempertegas pembagian peran regulator dan BPKH serta mendorong akuntabilitas dan keamanan pengelolaan dana haji bagi jemaah.

Materi revisi dan agenda pengawasan

Seperti dilaporkan Kompas.com, pemerintah menyampaikan pandangan Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan salah satu fokus utama dalam RUU pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 adalah memperkuat peran pemerintah dalam pengawasan terhadap BPKH.

Irfan menyatakan peningkatan koordinasi kelembagaan antara kementerian dan BPKH diperlukan agar pengelolaan keuangan haji menjadi lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sejalan dengan prinsip syariah. Pemerintah juga menyatakan kesiapan untuk membahas RUU tersebut lebih mendalam dan komprehensif bersama DPR RI sesuai mekanisme pembahasan perundang-undangan.

Dalam pandangan Presiden, terdapat lima materi muatan dalam RUU itu. Selain penguatan pengawasan dan koordinasi antara menteri dengan BPKH, beleid tersebut juga mengatur pemanfaatan cadangan modal untuk mengantisipasi risiko dari penempatan dan investasi keuangan haji, serta optimalisasi nilai manfaat dari investasi langsung yang dilakukan badan itu.

Dampak bagi tata kelola dana haji

Pemerintah menilai payung hukum yang lebih kuat diperlukan untuk menjamin pengelolaan dana haji, termasuk pada aspek investasi dan perlindungan dana jemaah. Arah kebijakan ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana haji kini semakin ditempatkan dalam kerangka mitigasi risiko dan pengawasan institusional yang lebih ketat.

Bagi sektor pengelolaan keuangan syariah dan layanan haji, revisi aturan tersebut berpotensi memperjelas pembagian peran antara regulator dan badan pengelola. Jika pembahasan RUU berlanjut, perubahan ini dapat menjadi dasar bagi peningkatan akuntabilitas BPKH sekaligus mendorong optimalisasi hasil pengelolaan dana tanpa mengabaikan keamanan dana milik jemaah.

Dalam artikel sebelumnya, kami menjelaskan bagaimana sidang kuota haji menyoroti status dana haji sebagai dana titipan di luar APBN.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.