Komisi VIII DPR tunjuk ketua panja RUU keuangan haji untuk percepat pembahasan

Komisi VIII DPR tunjuk ketua panja RUU keuangan haji untuk percepat pembahasan
Ketua baru RUU Haji

Komisi VIII DPR RI menetapkan susunan awal pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan menunjuk Abidin Fikri sebagai Ketua Panitia Kerja. Penetapan itu menjadi dasar penyusunan jadwal pembahasan bersama panitia kerja dari pihak pemerintah dalam agenda legislasi yang sedang berjalan.

Sorotan

  • Komisi VIII DPR RI menunjuk Abidin Fikri sebagai Ketua Panja RUU Pengelolaan Keuangan Haji pada 10 November 2026 untuk mempercepat pembahasan regulasi.
  • Jadwal pembahasan RUU Pengelolaan Keuangan Haji akan disusun bersama panja pemerintah dan dapat disesuaikan dengan agenda eksekutif, termasuk perubahan tanggal dan jam.
  • Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf menugaskan Wakil Menteri Dahnil Anzar sebagai perwakilan kementerian guna memperkuat koordinasi teknis selama proses penyusunan regulasi dengan DPR.

Penetapan pimpinan dan agenda pembahasan

Seperti dilaporkan Kompas.com, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan dalam rapat pembahasan RUU Pengelolaan Keuangan Haji pada Senin, 16 November 2026, bahwa Abidin Fikri ditunjuk sebagai Ketua Panitia Kerja berdasarkan rapat internal komisi pada 10 November 2026.

Dalam rapat yang sama, pimpinan Komisi VIII DPR meminta ketua panja yang baru segera menggelar rapat untuk menyusun jadwal pembahasan RUU bersama panitia kerja bentukan pemerintah eksekutif. Jadwal persidangan itu disebut akan disesuaikan dengan agenda dari panja pemerintah, termasuk bila nantinya diperlukan perubahan tanggal maupun jam pembahasan.

Komisi VIII DPR juga membuka kemungkinan untuk kembali mengundang para pakar guna memberikan masukan selama proses pembahasan berlangsung. Langkah itu menunjukkan bahwa pembahasan regulasi pengelolaan keuangan haji masih memberi ruang bagi pendalaman substansi sebelum masuk ke tahapan lebih lanjut.

Keterlibatan pemerintah dalam revisi aturan

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf menunjuk Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar sebagai perwakilan kementerian dalam panja pembahasan RUU tersebut. Penunjukan itu menempatkan pihak kementerian secara langsung dalam koordinasi teknis dengan DPR selama penyusunan regulasi berlangsung.

RUU Pengelolaan Keuangan Haji menjadi bagian penting bagi sektor pengelolaan dana haji karena berkaitan dengan tata kelola, pengawasan, dan kesinambungan pembiayaan ibadah haji. Dengan struktur panja dari DPR dan pemerintah yang mulai dibentuk, pembahasan beleid ini memasuki fase yang lebih operasional untuk menentukan arah perubahan aturan.

Sebelumnya, kami telah merinci upaya penguatan pengawasan BPKH melalui revisi aturan pengelolaan keuangan haji yang dibahas bersama Komisi VIII DPR.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.