PT Mitra Adiperkasa terseret dugaan klaim fiktif JKK BPJS dengan 189 nama karyawan

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Kasus klaim fiktif BPJS Mitra Adiperkasa

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Sholanke Dele

16 jam yang lalu

PT Mitra Adiperkasa terseret dugaan klaim fiktif JKK BPJS dengan 189 nama karyawan — Klaim fiktif BPJS terbongkar

Sidang dugaan korupsi klaim fiktif Program Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta menyoroti penggunaan data 189 karyawan PT Mitra Adiperkasa dalam pengajuan klaim yang dipersoalkan. Keterangan saksi dari bagian payroll perusahaan menunjukkan sebagian pekerja yang disebut mengalami kecelakaan justru tercatat tetap bekerja dalam periode yang sama.

Sorotan

PT Mitra Adiperkasa menemukan 189 nama karyawan dicantumkan dalam klaim JKK BPJS dengan data kondisi tidak sesuai catatan internal perusahaan.
Riamina menyatakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 16 Juli 2026 bahwa data klaim JKK bukan berasal dari perusahaan dan ditemukan kejanggalan pada periode sakit karyawan.
Setelah audit BPJS pada November 2024, terungkap kelemahan kontrol verifikasi dokumen dan pengawasan proses klaim dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kesaksian sidang dan pencocokan data internal

Seperti diberitakan Kompas.com, Riamina, pegawai bagian payroll PT Mitra Adiperkasa, menyampaikan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis, 16 Juli 2026, bahwa perusahaan menerima data dari pengawas BPJS Ketenagakerjaan yang memuat 189 nama karyawan yang diduga mengajukan klaim JKK.

Setelah data itu dicocokkan dengan catatan internal perusahaan, hasilnya dinilai tidak sesuai. Riamina mengatakan dari sejumlah nama yang diperiksa, karyawan yang diklaim mengalami kecelakaan kerja tidak menunjukkan kondisi yang sama dalam data perusahaan.

Ia juga menegaskan data yang dipakai dalam pengajuan klaim tersebut bukan berasal dari PT Mitra Adiperkasa. Menurut dia, perusahaan kemudian membandingkan berkas klaim dengan data absensi karyawan dan menemukan sejumlah kejanggalan dalam periode yang disebut sebagai masa sakit.

Dampak perkara bagi pengawasan klaim ketenagakerjaan

Salah satu contoh yang disampaikan di persidangan adalah nama Muhammad Satrio Darmawan. Dalam dokumen BPJS, yang bersangkutan disebut mengalami kecelakaan kerja pada 8 Februari 2024, tetapi data perusahaan menunjukkan ia tetap bekerja di toko sejak 8 Februari sampai 29 Februari 2024.

Riamina menyatakan perusahaan baru mengetahui dokumen internalnya diduga digunakan dalam pengajuan klaim JKK setelah didatangi Satuan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan pada November 2024. Keterangan ini menambah sorotan terhadap kontrol verifikasi dokumen dan pengawasan proses klaim dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang korupsi sistemik dan turunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara, kami menyoroti bagaimana praktik korupsi yang berulang menjadi hambatan serius bagi agenda pembangunan Indonesia Emas 2045. Kami juga mengulas dampaknya yang meluas—dari tertekannya investasi dan kualitas layanan publik hingga melemahnya legitimasi institusi akibat kekhawatiran atas independensi dan akuntabilitas penegakan hukum.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?