Pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR mengarah pada pembentukan dua badan independen untuk mengelola dan mengawasi aset hasil tindak pidana. Rancangan itu menempatkan kedua lembaga di bawah Presiden, sementara rincian kewenangan, struktur kerja, dan penggajian diserahkan kepada eksekutif.
Sorotan
- DPR mengatur pembentukan Badan Pengelola dan Badan Pengawasan independen dalam RUU Perampasan Aset, ditempatkan di bawah Presiden untuk menjamin independensi.
- Pembahasan RUU Perampasan Aset ditargetkan rampung pada November 2026, dipercepat dari perkiraan sebelumnya 15 Desember guna memenuhi tuntutan publik.
- DIM dari pemerintah menekankan integrasi sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi dan kesiapan pendanaan serta kelembagaan sebelum implementasi UU.
Rancangan kelembagaan dan target pembahasan
Seperti dilaporkan Kompas.com, Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra mengatakan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya mengatur pembentukan Badan Pengelola dan Badan Pengawasan yang bersifat independen. Dalam rapat dengar pendapat umum terkait RUU tersebut, ia menyatakan badan itu ditempatkan di bawah Presiden agar sejalan dengan aspirasi publik yang menghendaki pengelolaan yang independen.Soedeson menjelaskan RUU itu sengaja memakai istilah "badan", bukan "dewan", serta menggunakan sebutan "kepala", bukan "ketua", untuk memperjelas jalur komando dan kewenangan. Ia juga menegaskan Badan Pengelola dan Badan Pengawas dipisahkan, sedangkan pengaturan mengenai wewenang, struktur, tata kerja, dan penggajian keduanya diserahkan kepada Presiden sebagai pihak eksekutif.
Secara terpisah, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan pembahasan RUU Perampasan Aset ditargetkan rampung pada November 2026. Target itu dimajukan dari perkiraan sebelumnya pada 15 Desember karena DPR ingin mempercepat pembahasan agar tuntutan publik untuk segera mengesahkan undang-undang tersebut dapat terpenuhi.
Dampak tata kelola aset dan kesiapan implementasi
Pemerintah telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah, atau DIM, terkait RUU Perampasan Aset kepada Komisi III DPR. Perwakilan pemerintah yang hadir dalam penyerahan itu antara lain Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Wamenpan RB Purwadi Arianto, dan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung.Delapan poin dalam DIM mencakup penegasan ruang lingkup perampasan aset pada tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, penyelarasan mekanisme perampasan aset melalui putusan pidana berkekuatan hukum tetap maupun tanpa putusan pidana dengan kriteria yang jelas, serta penguatan hukum acara sejak penelusuran hingga upaya hukum. DIM juga memuat perlindungan hak asasi manusia dan hak pihak ketiga yang beritikad baik, penataan pengelolaan aset oleh badan bentukan Presiden secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta penguatan pengawasan melalui Badan Pengawas Perampasan Aset.
Selain itu, rancangan tersebut memasukkan penerapan sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan lembaga terkait untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pada setiap tahap perampasan aset. DIM juga menekankan kesiapan pendanaan, aturan pelaksanaan, dan pembentukan kelembagaan yang dibutuhkan sebelum undang-undang mulai berlaku.
Kami baru-baru ini menulis tentang target pengesahan RUU Perampasan Aset pada akhir 2026 di DPR.
Berita Legislation Terbaru
- Forex
- Crypto